Pemerintah akan tetap fokus pada program penghematan energi tahun depan bahkan pemerintah akan lebih meningkatkan pengawasan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.
Pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Siwage Dharma Negara berpendapat pemerintah sudah menghabiskan waktu dan kesempatan sepanjang tahun ini untuk menentukan sikap tegas soal BBM bersubsidi.
Berbagai alternatif yang akhirnya tidak satu pun diterapkan pemerintah menurutnya justeru membuat stok BBM bersubsidi di dalam negeri dimainkan para spekulan sehingga menganggu distribusi terutama di daerah. Maka menurutnya tahun depan pemerintah harus menggunakan satu mekanisme untuk mengatasi persoalan BBM bersubsidi.
Sebelumnya pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Darwin Saleh menegaskan selain berupaya mencari mekanisme tepat untuk mengatasi BBM bersubsidi, pemerintah juga tidak akan berhenti memohon kesadaran masyarakat mampu agar tidak menggunakan BBM bersubsidi.
Pemerintah secara bersungguh-sungguh menerapkan apa yang diamanahkan di dalam Undang-Undang Energi, Undang-Undang 30 tahun 2007, "Pada dasarnya pemerintah menyediakan subsidi energi bagi golongan tidak mampu. Sejauh ini, kita masih akan menggunakan peraturan yang ada yang intinya subsidi BBM itu untuk golongan tidak mampu", ujar Darwin Saleh.
Penyelewengan-penyelewengan yang berlangsung selama ini yang akan menjadi salah satu langkah mulai sekarang. Di tahun 2012, pemerintah akan bekerjasama dengan pemerintah daerah. "Insya Allah, minggu ini juga, kementerian ESDM akan menandatangani MoU dengan Kemdagri sebagai langkah awal untuk memberdayakan peran Pemda ikut mengawasi distribusi subsidi BBM”, demikian janji Menteri ESDM.
Meski saat ini masih dalam proses pencarian, pemerintah berjanji akan segera menerapkan mekanisme yang dinilai paling tepat agar subsidi BBM tidak semakin tinggi. Mekanisme tersebut diharapkan akan dapat menjaga keamanan anggaran negara dan alokasi subsidi tepat sasaran. “Pada waktunya nanti akan meningkat menjadi pengaturan subsidi BBM dengan menuju ke sistem distribusi tertutup. Ini adalah suatu sistem yang semakin menarik garis, antara mereka yang sudah nyata-nyata mampu dengan mereka yang digolongkan berhak untuk mendapatkan subsidi BBM”, ungkap Darwin Saleh.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2012, alokasi anggaran untuk subsidi sebesar Rp 208,9 trilyun, turun sebesar Rp 28 trilyun dari alokasi anggaran subsidi tahun ini. Khusus untuk subsidi BBM dalam alokasi anggaran subsidi tahun 2012 sebesar Rp 123,6 trilyun dan sisanya untuk subsidi listrik serta subsidi non energi.
