Warga Yordania memberikan suara pada Selasa (10/9), dalam pemilihan parlemen yang dibayangi oleh perang Gaza, dan kekhawatiran atas kemerosotan pariwisata, sektor yang vital bagi ekonomi kerajaan tersebut.
Ini adalah pemungutan suara pertama sejak reformasi pada 2022 yang menaikkan jumlah kursi di DPR, menyediakan lebih banyak kursi untuk perempuan dan menurunkan usia minimum bagi kandidat.
Meskipun ada upaya untuk memodernisasi badan legislatif ini, para pemilih dan kandidat mengatakan perang di Jalur Gaza mendominasi pemilihan umum.
Setelah pemungutan suara, Perdana Menteri Bisher Khasawneh mengatakan dia berharap jumlah pemilih tidak akan terpengaruh oleh “agresi brutal Israel ini”.
“Kami berharap perolehan suara akan tinggi dan sesuai dengan kepentingan nasional ini,” katanya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Independen, Musa Maaytah mengatakan dalam sebuah konferensi pers, bahwa dia memperkirakan jumlah pemilih “akan berada di sekitar rata-rata pemilihan sebelumnya pada 2020 dan 2016” ketika jumlahnya “sekitar 30 persen”.
Tempat pemungutan suara ditutup pukul 7:00 malam, dengan otoritas pemilu mengumumkan jumlah pemilih sekitar 32 persen.
Kepala pemantau pemilu dari parlemen Eropa, Zeljana Zovko sebelumnya mengatakan kepada wartawan bahwa pemungutan suara “berjalan lancar”.
Analis telah memperkirakan tingkat abstain yang tinggi, dengan para kandidat kelompok Islam berjuang untuk mengendalikan kemarahan publik atas perang yang menghancurkan di Gaza yang dipicu oleh serangan Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 7 Oktober terhadap Israel. [ns/ab]
Forum