Konstitusi Aljazair mensyaratkan, pemimpin Majelis al-Oumma menjadi pemimpin negara sementara apabila terjadi kekosongan kursi kepresidenan.
Protes besar terjadi di depan kantor pos besar di Algiers, ibu kota Aljazair, dan juga di beberapa kota lainnya, untuk memrotes sesi parlemen pada Selasa yang mendeklarasikan Abdelkader Bensalah sebagai presiden sementara untuk kurun 90 hari.
Saluran TV berita Arab memperlihatkan video dimana pasukan keamanan Aljazair menggunakan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan pemrotes di ibu kota Algier.
Presiden interim Bensalah berpidato di parlemen setelah keputusan untuk menyatakan kekosongan kursi kepresidenan dan penerapan pasal 108 dari konstitusi, yang memberi dirinya kekuasaan kepresidenan sementara untuk 90 hari. Konstitusi juga mensyaratkan bahwa pemilihan presiden yang baru diorganisir selama kurun 90 hari itu.
Bensalah memberitahu anggota parlemen, bahwa dia diwajibkan untuk memimpin transisi ini sehingga memberi rakyat Aljazair kemampuan untuk melaksanakan kedaulatan. Bensalah punya kekuatan terbatas dan kemungkinan tidak akan mencalonkan dirinya sendiri.
Pemimpin Partai Keadilan dan Pembangunan Aljazair Abdallah Jaballah, mengatakan kepada wartawan, dia merasa rakyat tidak akan menerima Bensalah sebagai presiden sementara.
"Rakyat telah turun ke jalan untuk membersihkan pemerintah dari semua unsur rejim Bouteflika, dan beberapa partai berupaya untuk mengupayakan tuntutan rakyat," ujar Jaballah.
Suleiman Shanein, pemimpin dari blok Islamis utama di parlemen, mengatakan kepada TV al-Hurra bahwa rakyat telah menolak keputusan untuk mengangkat Abdelkader Bensalah sebagai pemimpin sementara dan para anggota parlemen seharusnya memilih orang lain untuk menggantikan presiden Bouteflika.
Amr Rakhila, seorang mantan anggota Dewan Konstitusi Aljazair tidak setuju.Katanya, pasal 108 dari konstitusi sudah jelas: setelah parlemen menyatakan kursi kepresidenan kosong, ketua dari majelis tinggi secara otomatis menjadi kepala negara sementara.
