Mereka tidak pernah sependapat kalau itu menyangkut falsafah politik, tetapi pemimpin dari dua partai politik besar di Inggris punya dilema yang sama terkait Brexit, yakni, bagaimana mereka bisa mempersatukan anggota-anggota mereka yang saling bertengkar.
Jeremy Corbyn, pemimpin partai Buruh, pihak oposisi utama, terperangkap antara faksi-faksi kuat seputar apakah dia harus mendukung seruan semakin gencar bagi pengulangan referendum. Hari Selasa (22/1) tampaknya dia semakin mendekati kebijakan itu, tetapi kini dia dihadapkan risiko adanya pengunduran diri dari timnya di parlemen.
Demikian pula situasi yang dihadapi PM Theresa May, setelah persetujuan penarikan diri Inggris dari Uni Eropa dikalahkan di parlemen. Ini merupakan kekalahan di parlemen terbesar dalam sejarah Inggris.
Sekitar 432 anggota House of Commons, termasuk sepertiga dari Partai Konservatif, menolak mendukung persetujuan itu. Juga kabinetnya, terpecah antara simpatisan Brexit garis keras dan menteri pembangkang yang pro Uni Eropa, serta kini dihadapkan pada ancaman pengunduran diri dan konspirasi dari dalam.
Kedua pemimpin ini tampaknya hanya jadi penonton saja, dan berharap ada sesuatu yang positif muncul untuk menyelamatkan kedudukan mereka.
Tetapi tampaknya hal itu tidak akan terjadi dan sebuah kehancuran politik berada di ambang pintu. Isu Brexit telah membuat Inggris terpuruk ke dalam perpecahan dan krisis politik dan konstitusional.
Theresa May berharap persetujuan yang telah ditolak itu masih bisa direvisi sedikit, asal saja para perunding Uni Eropa mau bekerja sama. Sejauh ini mereka menolak ajakan itu, sementara ketidak-sabaran semakin meningkat di Eropa.
Pada Senin, Corbyn menuduh May sebagai seorang PM yang terperangkap, setelah May menolak usulan referendum kedua atau menunda hengkangnya Inggris dari Uni Eropa pada 29 Maret mendatang. (jm)
