Parlemen Swedia, Selasa (18/6) akan melakukan pemungutan suara mengenai kesepakatan pertahanan kontroversial dengan Amerika Serikat, yang dikhawatirkan oleh para kritikus dapat mengarah pada penempatan senjata nuklir dan pangkalan permanen AS di wilayah Swedia.
Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (DCA) adalah langkah besar bagi negara yang pada Maret mengakhiri dua abad netralitasnya untuk bergabung dengan NATO.
Ditandatangani oleh Stockholm dan Washington pada Desember, perjanjian tersebut akan memberi AS akses ke 17 pangkalan militer dan tempat pelatihan di Swedia, dan memungkinkan penyimpanan senjata, peralatan militer, dan amunisi di negara tersebut.
Para penentang mengatakan perjanjian tersebut harus menyatakan secara tegas bahwa negara Skandinavia tersebut tidak akan mengizinkan senjata nuklir di wilayahnya.
“Perjanjian ini tidak ada batasnya,” kata Daniel Hellden, salah satu pemimpin oposisi Partai Hijau, yang bersama dengan Partai Kiri menentang DCA.
“Ini membuka senjata nuklir di tanah Swedia… Dan hal ini ditulis dengan sangat samar-samar sehingga pemerintah bahkan bisa mengizinkannya di masa damai,” katanya kepada radio publik SR, Senin (17/6).
“Kami akan menjadi target senjata nuklir. Kami akan memiliki 17 pangkalan di mana Amerika dapat menyimpan bahan-bahannya,” tambahnya.
Pemerintahan minoritas sayap kanan Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson, yang didukung oleh Partai Demokrat Swedia sayap kanan, menegaskan kesepakatan itu menghormati kedaulatan Swedia.
“Swedia adalah negara berdaulat dan Swedialah yang akan memutuskan jenis senjata apa yang kami izinkan,” kata Menteri Pertahanan Pal Jonson kepada SR.
“Parlemen telah sepakat bahwa kita tidak akan memerlukan pangkalan permanen atau senjata nuklir di wilayah Swedia dan hal itu telah ditentukan dalam aksesi kita ke NATO,” tambahnya.
Agar RUU tersebut dapat disahkan pada hari Selasa, RUU tersebut harus memenangkan 75 persen suara mayoritas dari parlemen (biasa disebut Riksdag) yang beranggotakan 349 orang.
Partai Kiri dan Partai Hijau, yang sama-sama menentang keanggotaan Swedia di NATO, hanya memiliki 42 kursi – tidak cukup untuk menghalangi disetujuinya perjanjian tersebut.
Dua anggota parlemen dari Partai Kiri menyebut penanganan pemerintah terhadap perjanjian tersebut “bukan hanya naif, tapi benar-benar bodoh”, dalam sebuah artikel opini di harian Aftonbladet pada hari Minggu.
Mereka mengatakan DCA membuat Swedia kurang aman karena “kebijakan pertahanan dan keamanan AS didasarkan pada senjata nuklir.
“Senjata nuklir adalah ancaman bagi umat manusia. Bahwa pemerintah tidak menuntut jaminan apa pun terhadap senjata pemusnah massal yang brutal adalah hal yang mengerikan,” tulis mereka.
Asosiasi Perdamaian dan Arbitrase Swedia, salah satu pengkritik terbesar langkah tersebut, mengatakan dua pemerintah Swedia berturut-turut bersikeras selama proses pengajuan NATO bahwa Swedia akan memiliki sikap yang sama terhadap senjata nuklir seperti negara tetangganya, Denmark dan Norwegia.
“Tetapi tidak seperti perjanjian DCA Norwegia dan Denmark, tidak ada klausul dalam perjanjian Swedia yang melarang senjata nuklir dibawa atau ditempatkan di Swedia,” tulis ketua asosiasi tersebut Kerstin Bergea dalam opini lainnya.
Selain itu, Finlandia, yang bergabung dengan NATO pada April 2023, “memiliki undang-undang nasional yang melarang senjata nuklir di wilayah Finlandia dan perjanjian DCA Finlandia mengacu pada undang-undang ini.”
Klausul serupa di Swedia akan “memperkuat kawasan Nordik dan berkontribusi pada deeskalasi bersama melawan senjata nuklir Rusia,” kata Bergea. [ab/ns]
Forum