Sekelompok akademisi melakukan protes Rabu (16/3) atas keputusan pengadilan Istanbul untuk menahan tiga rekan mereka sambil menunggu sidang dengan tuduhan "propaganda teroris." Para pengunjuk rasa itu di antara lebih dari 1.000 akademisi yang menandatangani petisi yang menyerukan agar tindakan keras militer di wilayah Kurdi Turki diakhiri dan pembicaraan perdamaian dengan pemberontak PKK dimulai kembali.
"Untuk perdamaian, keadilan" dinyanyikan ratusan mahasiswa dari Universitas Bosphorus Istanbul, saat mereka memprotes penahanan tiga akademis yang sedang menunggu persidangan.
Esra Mungan, salah seorang dari mereka yang ditahan, ikut mengelola petisi yang menyerukan agar operasi militer terhadap kelompok pemberontak Kurdi PKK diakhiri dan pembicaraan perdamaian dimulai kembali.
Warga Inggris Christopher Stephenson ditangkap Selasa (15/3) saat menghadiri acara untuk mendukung akademisi yang akan diadili itu. Jaksa mengatakan dia membawa materi politik milik HDP, partai pro-Kurdi utama yang sah, dan bahwa materi itu adalah propaganda teroris. Setelah satu malam di tahanan, dia diusir dari negara itu Rabu.
"Saya sudah dibebaskan, tapi saya menghadapi deportasi, meskipun saya tidak melakukan kejahatan. Lembaran-lembaran kertas yang saya bawa benar-benar legal, diproduksi oleh pihak ketiga terbesar di parlemen Turki, Partai Demokratik Rakyat. Keluarga saya warga Turki, istri saya orang Turki, putri saya orang Turki saya telah bekerja di sini sesuai dengan hukum selama 25 tahun. Saya bekerja di universitas yang sama selama 17 tahun. Pendeportasian saya ini sangat tidak proporsional," kata Christopher Stephenson.
Stephenson juga menandatangani petisi yang kontroversial itu. Organisasi HAM internasional yang berbasis di AS, Human Rights Watch, hari Rabu mengatakan ada kampanye sistematis terhadap 1.000 akademisi yang menandatanganinya. Kelompok hak asasi itu mengatakan 57 akademisi telah diberhentikan atau diberhentikan sementara dari jabatan mereka. Semua berada dalam penyelidikan oleh jaksa anti-teroris di Istanbul. Peneliti senior organisasi itu di Turki, Emma Sinclair Webb, mengatakan tindakan keras merupakan bagian dari strategi yang lebih luas oleh Presiden Turki.
"Tindakan keras ini telah meluas dari media ke kelompok-kelompok lain seperti akademisi, dan perguruan tinggi. Ada tekanan besar di tempat-tempat, di mana mungkin ada oposisi politik atau kritik atau perbedaan pendapat," kata Emma Sinclair Webb.
Presiden Recep Tayyip Erdogan meminta penuntutan para akademisi itu yang disebutnya sebagai teroris. Sejak terjadi bom bunuh diri hari Minggu yang menewaskan 34 orang di Ankara dan PKK dituduh sebagai pelakunya, presiden mendesak peningkatan apa yang disebutnya perang melawan terorisme. Pada hari Rabu, dia mengulangi seruannya untuk bertindak.
Erdogan mengatakan bahwa jika pemerintah tidak meninju kepala para teroris, mereka akan terus menyakiti orang setiap hari. Dia mengatakan masalah ini tidak ada hubungannya dengan hak asasi manusia, kebebasan berpikir, atau kebebasan pers dan demokrasi.
Erdogan menyerukan pencabutankekebalan parlemenpara wakil HDP yang pro-Kurdi. [as/lt]
