Pengadilan banding Amerika menolak permohonan pemerintahan Trump agar segera memberlakukan kembali instruksi presiden Donald Trump yang melarang perjalanan ke Amerika dari 7 negara mayoritas Muslim.
Pengadilan banding Amerika di San Francisco meminta pemerintahan Trump dan negara bagian Washington Minggu pagi agar mengajukan argumentasi lebih banyak sebelum Senin sore.
Penjabat jaksa yang mewakili pemerintah Amerika di mahkamah banding, Noel Francisco, mengemukakan argumentasi Sabtu malam bahwa wewenang presiden umumnya kebal terhadap wewenang kehakiman mengenai siapa yang dapat memasuki atau tinggal di negara ini.
Kejaksaan Agung Amerika mengajukan banding Sabtu malam, Minggu dinihari, waktu Washington, sebagai tanggapan atas perintah hakim federal yang untuk sementara menghentikan larangan presiden tadi.
Permohonan banding Kejaksaan Agung mengatakan perintah hakim tersebut "meremehkan penilaian keamanan nasional presiden" dan membahayakan umum dengan menghambat penegakan instruksi presiden Trump.
Beberapa jam setelah hakim federal menghambat instruksi presiden Trump, presiden melontarkan kecaman baru terhadap hakim itu, dengan memperingatkan bahwa keputusan hakim itu akan mengizinkan "banyak orang yang sangat jahat dan berbahaya masuk ke negara kita."
Kecaman lisan Trump ditujukan terhadap hakim federal James Robart, 69 tahun, di negara bagian Washington yang terkenal atas pandangan hukumnya yang konservatif. Robart diangkat menjadi hakim federal tahun 2004 oleh mantan Presiden W. Bush.
"Apa jadinya negara kita kalau seorang hakim dapat menghentikan larangan Departemen Keamanan Dalam Negeri dan siapapun, biarpun dengan maksud jahat, dapat datang ke Amerika," kata Trump melalui Twitter. Sebelumnya hari Sabtu ia menyebut keputusan Robart itu “bodoh,’ dan bertekad untuk berusaha agar keputusan itu dibatalkan.
Instruksi presiden Trump itu telah menimbulkan kekacauan dalam badan-badan pemerintah dan pengadilan, sementara memicu protes di banyak kota Amerika dan di luar negeri. Instruksi itu juga telah menyebabkan pemecatan penjabat jaksa agung Amerika Sally Yates, yang tidak mau membela instruksi presiden itu dalam proses peradilan. [gp]
