Pengadilan atas tuduhan makar terhadap pemimpin oposisi Kamboja dilanjutkan Rabu (19/1), dua tahun setelah ditunda karena pandemi virus corona.
Kem Sokha adalah ketua Partai Penyelamat Nasional Kamboja ketika ia ditangkap pada September 2017. Penahanannya itu didasarkan pada video yang menunjukkan ia sedang bercerita di sebuah seminar mengenai bagaimana ia menerima saran dari kelompok-kelompok prodemokrasi AS. Jika terbukti bersalah, ia bisa dihukum hingga 30 tahun penjara.
Tuduhan itu secara luas dilihat sebagai bagian dari strategi politik Perdana Menteri Hun Sen untuk menyapu bersih semua oposisi sebelum pemilu 2018, yang dimenangkan partainya dengan suara bulat di tengah tuduhan bahwa pemilu itu tidak bebas dan tidak adil.
Partai oposisi yang populer itu dipandang sebagai ancaman besar bagi Partai Rakyat Kamboja pimpinan Hun Sen. Penangkapan Kem Sokha segera diikuti dengan pembubaran partai itu oleh Mahkamah Agung, setelah pemerintah menuduhnya merencanakan kudeta.
Hun Sen, yang telah memegang kekuasaan selama 36 tahun, mengatakan ia berniat untuk tetap menjabat sampai 2028 dan telah mendukung salah satu putranya untuk menggantikannya.
“Dimulainya kembali persidangan Kem Sokha di Phnom Penh setelah jeda hampir dua tahun tidak mengubah fakta bahwa tuduhan palsu bermotif politik ini seharusnya tidak pernah diajukan terhadapnya,'' kata Phil Robertson, wakil direktur cabang Asia organisasi Human Rights Watch, dalam sebuah pernyataannya melalui email.
“Seluruh sandiwara ini adalah tentang mencegah siapa pun menggunakan kotak suara untuk memperebutkan kepemimpinan Hun Sen, yang sangat penting karena pemilihan tingkat daerah dijadwalkan akan diadakan di seluruh negeri pada pertengahan 2022,” ujar Robertson.
Chan Chen, salah satu kuasa hukum Kem Sokha, mengatakan setelah sidang pagi, sidang ditunda hingga Selasa depan. Ia mengatakan video yang menjadi bukti terhadap Kem Sokha diputar di pengadilan selama persidangan pagi itu.
Kem Sokha mengatakan kepada wartawan menjelang sidang bahwa ia berharap pengadilan akan membatalkan dakwaan demi rekonsiliasi nasional. Sidang itu sebetulnya dimulai pada Januari 2020 tetapi kemudian ditunda dua tahun karena penyebaran COVID-19.
Kasus Kem Sokha telah memperburuk hubungannya dengan Sam Rainsy, salah satu pendiri Partai Penyelamatan Nasional Kamboja, yang berada di pengasingan untuk menghindari hukuman pidana yang katanya dimotivasi kepentingan politik.
Sam Rainsy adalah pemimpin partai itu secara de facto saat Kem Sokha berada di penjara sebelum dibebaskan dengan jaminan. Ketegangan antara pendukung kedua pemimpin oposisi itu terjadi karena beberapa pihak merasa Kem Sokha harus menghadapi tekanan berat dari pemerintahan Hun Sen sementara Sam Rainsy bebas di pengasingan.
Tindakan hukum terhadap Kem Sokha secara luas dipandang mendorong perpecahan di antara keduanya. Hun Sen adalah pemain politik yang gesit, dan memiliki catatan menggunakan taktik memecah belah untuk menaklukkan musuh-musuhnya. [ab/uh]
