Krisis kemanusiaan di Afghanistan makin memburuk. Situasi inilah yang membuat negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada hari Minggu (19/12) menggelar pertemuan darurat tingkat menteri luar negeri di Ibu Kota Islamabad, Pakistan untuk membahas isu tersebut.
Dalam sidang darurat ini, semua perwakilan yang hadir – termasuk Indonesia – sepakat untuk memberikan bantuan kemanusiaan guna mengatasi krisis kemanusiaan yang makin memprihatinkan di negara Asia Tengah itu.
Namun menariknya, belum ada satu pun dari 57 negara anggota OKI menyampaikan pengakuan diplomatik secara terbuka pada pemerintahan baru Afghanistan yang dipimpin oleh Taliban sejak pertengahan Agustus lalu.
Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Yon Machmudi mengatakan sudah merupakan kewajiban moral OKI untuk membantu Afghanistan yang juga merupakan anggota badan berpengaruh itu. Oleh karena itu keterlibatan Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Afghanistan tidak harus dimulai dengan memberikan pengakuan atas pemerintahan Taliban.
"(Pengakuan terhadap pemerintahan Taliban) itu saya kira bisa dilakukan secara paralel begitu kondisi Afghanistan semakin membaik dan pemerintah yang baru itu memenuhi janji-janji berkaitan dengan tuntutan internasional, ya bisa saja nantinya pengakuan itu diberikan," kata Yon.
Menurut Yon, Taliban berharap Indonesia terlibat dalam membantu Afghanistan memperbaiki kondisi politik, ekonomi dan keamanan karena mereka melihat keberhasilan Indonesia mengelola keberagaman yang ada. Ditambahkan, pengalaman-pengalaman inilah yang bisa membawa Indonesia dapat secara efektif membantu mempersiapkan Taliban membawa Afghanistan menjadi lebih baik.
Yon memperingatkan kalau Taliban tidak dibantu, dikucilkan atau bahkan diberi sanksi maka dampaknya akan meluas ke rakyat Afghanistan secara umum dan memperburuk kondisi di negara tersebut. Jika Afghanistan mengarah ke negara gagal, hal ini bisa menjadi lahan yang subur bagi kelompok-kelompok teroris yang kelak berdampak pada seluruh negara di dunia.
Yon mengakui hubungan Indonesia dan Afghanistan selama ini berjalan baik termasuk ketika memfasilitasi pertemuan antara Taliban dengan pemerintahan berkuasa di Afghanistan saat itu, serta antara Taliban dengan ulama-ulama di Indonesia. Hanya saja, Indonesia kini mempertimbangkan untuk menunggu negara-negara besar yang akan memberikan pengakuan lebih dulu.
Yon juga menyarankan pemerintah Indonesia mendorong OKI untuk menyokong Afghanistan. Kalau memang yang terbaik mengakui pemerintahan Taliban dengan syarat-syarat tertentu, itu mesti dilakukan.
Jubir Kemlu: Pisahkan Bantuan Kemanusiaan & Pengakuan pada Taliban
Diwawancarai secara terpisah juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menegaskan kehadiran Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan darurat OKI di Islamabad dalam konteks membantu masalah kemanusiaan yang dihadapi oleh masyarakat Afghanistan.
Faizasyah mengatakan perlu dipisahkan antara keinginan pemerintah memberikan bantuan kemanusiaan dengan pengakuan terhadap pemerintahan Taliban di Afghanistan.
"Kita sebagai bangsa yang bersahabat dengan bangsa Afghanistan tentu saja tidak bisa membiarkan kondisi masyarakat di sana semakin terpuruk, di mana kurang lebih 40 persen informasinya, mengalami kondisi memprihatinkan. Kita sebagai sesama bangsa tentunya ingin melakukan sesuatu dalam konteks bantuan kemanusiaan. Jadi tidak otomatis kita berbicara mengenai pengakuan atas Taliban," ujarnya.
Menurut Faizasyah, kehadiran negara-negara anggota OKI dalam sidang luar biasa di Islamabad itu memiliki keinginan yang sama, ingin membantu Afghanistan keluar dari krisis kemanusiaan bukan membahas masalah pengakuan diplomatik terhadap pemerintahan Taliban.
Dia mengaku dalam pelaksanaan pemberian bantuan kemanusiaan bagi rakyat Afghanistan, negara mana pun mau tidak mau harus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Taliban sebagai penguasa baru di negara Asia Tengah itu. Penyaluran bantuan ini bisa dilakukan melalui badan-badan PBB terkait atau dilakukan sendiri oleh OKI.
Faizasyah menekankan Indonesia saat ini belum pada posisi untuk mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan, sama seperti negara lain. Namun dia melihat sejumlah negara besar mulai berkomunikasi dan berkoordinasi secara terbatas dengan pihak-pihak terkait di Afghanistan.
Beberapa Keputusan Penting OKI
Dalam pertemuan darurat OKI tersebut, dihasilkan dokumen yang intinya mendorong badan-badan PBB yang relevan untuk bekerjasama dengan OKI menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Afghanistan, menyerukan kepada masyarakat internasional untuk segera mengirim bantuan kemanusiaan secara berkesinambungan kepada rakyat Afghanistan.
Kemudian memperkuat kantor OKI di Ibu Kota Kabul, Afghanistan, untuk dapat memfasilitasi penyaluran bantuan kemanusiaan dan bantuan pembangunan bagi rakyat Afghanistan.
Meminta Sekretaris Jenderal OKI Hissein Brahim Taha berkoordinasi dengan WHO (organisasi Kesehatan Dunia) untuk mengamankan pasokan vaksin dan obat-obatan yang dibutuhkan untuk penanganan pandemi COVID-19.
OKI menekankan pentingnya upaya memberantas terorisme dan memastikan Afghanistan tidak dijadikan tempat untuk kehgiatan terorisme. Mendorong seluruh pihak di Afghanistan untuk mengupayakan inklusifitas melalui penyusunan peta jalan untuk meningkatkan partisipasi seluruh kalangan di Afghanistan termasuk perempuan dalam semua aspek kehidupan masyarakat Afghanistan.
OKI juga sepakat membentuk Dana Kemanusiaan untuk Afghanistan di bawah IDB (Bank Pembangunan Islam). OKi juga menunjuk Asisten Sekretaris Jenderal urusan Kemanusiaan, Kebudayaan dan Keluarga sebagai utusan khusus OKI untuk Afghanistan.
Taliban mengambil alih kekuasaan dari Presiden Ashraf Ghani pada 15 Agustus lalu setelah menguasai Ibu Kota Kabul pasca mundurnya seluruh pasukan asing dari negara itu. Namun sampai sekarang belum ada satu negara pun secara terbuka mengakui Taliban sebagai pemerintahan yang sah di Afghanistan. [fw/em]
