Presiden Amerika Donald Trump hari Minggu (21/5) menyampaikan pidato dalam forum KTT Arab Islam Amerika di Riyadh, Arab Saudi. Trump mengawali pidatonya dengan menyampaikan pesan persahabatan dan harapan.
“Saya berdiri di hadapan Anda sebagai wakil rakyat Amerika, untuk menyampaikan pesan persahabatan dan harapan. Itulah sebabnya saya memilih melakukan lawatan pertama ke luar negeri ke jantung dunia Muslim, ke negara yang menjadi tuan rumah bagi dua tempat suci dalam agama Islam,” kata Trump.
Trump Serukan Negara-Negara Muslim Bersatu Melawan Terorisme
Dalam pidato di hadapan 39 kepala negara/pemerintahan yang hadir, termasuk Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz, Trump sebagaimana pendahulunya – Barack Obama – menyerukan pada negara-negara mayoritas berpenduduk Muslim di dunia untuk bersatu melawan terorisme.
“Ini perang antara penjahat biadab yang berupaya melenyapkan kehidupan manusia, dan orang-orang santun dari semua agama yang berupaya melindunginya. Ini perang antara kebajikan melawan kejahatan,” lanjutnya.
Trump menyebutkan sejumlah negara yang telah menjadi korban teroris, dan dengan terbuka menyatakan bahwa 95% di antara mereka adalah warga Muslim.
Trump: Tidak Perlu Menunggu Amerika Untuk Melawan Terorisme
Trump mengatakan demi kepentingan dan keamanan bersama, Amerika siap berdiri membantu, tetapi menggarisbawahi bahwa negara-negara Timur Tengah tidak perlu menunggu Amerika untuk memberantas teroris.
“Amerika siap berdiri bersama Anda untuk mewujudkan kepentingan dan keamanan bersama. Tetapi negara-negara Timur Tengah tidak perlu menunggu Amerika untuk menumpas musuh ini bagi mereka. Negara-negara Timur Tengah harus memutuskan masa depan seperti apa yang mereka inginkan bagi negara dan anak-anak mereka. Ini pilihan diantara dua masa depan dan ini pilihan yang tidak bisa dibuat Amerika bagi mereka. Masa depan yang lebih baik hanya mungkin terwujud jika negara Anda memburu para teroris dan ekstremis ini.Halau mereka keluar dari tempat ibadah Anda, keluar dari masyarakat anda, keluar dari tanah suci Anda dan keluar dari bumi ini,” katanya.
Pernyataan Trump ini berbeda dengan retorikanya semasa kampanye pemilihan presiden tahun lalu, juga ketika ia mengeluarkan perintah eksekutif Januari lalu yang melarang warga dari enam negara mayoritas berpenduduk Muslim masuk ke Amerika. Namun pengamat politik di Universitas Negeri Jakarta Dr. Robertus Robet mengatakan pemimpin biasanya dihadapkan pada pragmatisme politik yang mendorong perubahan sikap.
“Selalu ada cara pandang yang berbeda ketika berkampanye dan ketika sudah berkuasa. Jadi ada dua fenomena yang terjadi, pertama – kenyataan politik seseorang ketika sudah menjadi presiden yang tentunya berbeda dengan ketika ia masih berkampanye. Kedua, pragmatisme politik yang muncul – terutama jika dikaitkan dengan pernyataannya tadi bahwa “kami tidak ingin menggurui, kami lebih ingin bertindak sebagai mitra/sahabat, kami akan membantu tetapi kalian yang paling tahu cara menghadapinya.” Ada dua implikasi dalam hal ini yaitu pertama, ia ingin mengurangi ketegangan dan sekaligus ancaman di dalam negeri, dengan mengatakan bahwa “masalahnya ada disini lho bukan di tempat kami”. Kedua, dengan mengatakan kalian yang paling tahu menghadapinya” seakan ia ingin mengatakan bahwa garis depan untuk menghadapi terorisme itu adalah di negara-negara dimana perang sedang berlangsung dan Amerika mengambil sikap di belakang,” ujar Robet.
Robet menambahkan yang lebih menarik adalah melihat perwujudan pidato Trump nantinya.
“Yang menarik adalah jika statement itu betul-betul diimplementasikan maka ini perubahan besar. Bahwa Amerika tidak lagi ingin ada di barisan depan dalam perang melawan terorisme. Implikasinya kan begitu. Amerika hanya bersikap suportif dan negara-negara di Timur Tengah yang jadi front-line dalam apa yang disebutnya “perang good and evil” tadi. Apakah nantinya akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan dimana militer Amerika tidak lagi ada di garis depan, malah diplomasi dan kapasitas SDM yang di depan, kita akan lihat nantinya setelah pidato itu,” imbuhnya.
Implikasi Pidato Trump Dinilai Bisa Mengkhawatirkan
Pakar hukum internasional Prof. Hikmahanto Juwana menilai ada hal-hal yang sebenarnya mengkhawatirkan dari pidato yang disampaikan Trump tadi.
“Trump mengatakan bahwa “kami tidak akan mencampuri atau menjadi frontline untuk melawan terorisme”. Ia juga mengatakan itu adalah masalah negara-negara tersebut dan Amerika akan berada di belakang. Pernyataan itu seakan-akan menyiratkan bahwa kalau pun ada tindakan represif yang dilakukan negara-negara itu, yang pada masa Obama atau presiden-presiden sebelumnya dinilai sebagai pelanggaran HAM, maka kali ini tidak. Atau dengan kata lain negara-negara itu boleh melakukan tindakan represif untuk memberantas terorisme meskipun bertentangan dengan HAM. Merujuk hal itu dalam perspektif saya, Trump ingin mengatakan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam tentu punya cara sendiri untuk melawan terorisme dan Amerika tidak akan melakukan intervensi apapun,” tutur Hikmahanto.
Pengamat politik di Universitas Indonesia itu mencontohkan bagaimaan Amerika seakan “mengamini” tindakan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Mesir Abdel Fatah El Sissi untuk memberangus ekstremisme di negara mereka.
Presiden Jokowi Kembali Serukan Penggunaan “Soft Power”
Presiden Indonesia Joko Widodo yang ikut berbicara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Arab Islam Amerika itu menilai pertemuan ini memiliki makna penting untuk mengirimkan pesan kemitraan dunia Islam dengan Amerika, dan menghilangkan persepsi bahwa Amerika melihat Islam sebagai musuh.
“Yang lebih penting lagi pertemuan ini harus mampu meningkatkan kerjasama pemberantasan terorisme dan sekaligus mengirimkan pesan perdamaian kepada dunia,” kata Jokowi.
Berbeda dengan Trump, Jokowi lebih menekankan pendekatan “soft-power” lewat pendekatan agama dan budaya untuk melawan terorisme. Ia mencontohkan upaya yang dilakukan Indonesia.
“Untuk program deradikalisasi, otoritas Indonesia melibatkan masyarakat, keluarga, termasuk keluarga mantan nara pidana terorisme yang sudah sadar; dan organisasi masyarakat. Kita juga melibatkan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama untuk terus mensyiarkan Islam yang damai dan toleran. Sementara untuk kontra-radikalisasi, Indonesia merekrut netizen muda dengan follower banyak untuk menyebarkan pesan-pesan damai,” tambahnya.
Prof. Hikmahanto Juwana mendukung penekanan pendekatan “soft-power” yang disampaikan Presiden Joko Widodo.
“Dalam konteks Indonesia pendekatan soft-power adalah satu-satunya alternatif karena jika pemerintah melakukan tindakan opresif sebagaimana yang dikatakan Trump tadi, maka akan mendapat perlawanan dari penduduknya. Sekali lagi dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, yang dianggap ekstremis itu malah bisa jadi kontroversial di Indonesia. Oleh karena itu saya sangat sepakat dengan Presiden Jokowi bahwa pendekatan yang dilakukan seakan-akan harus jelas “hitam dan putih”, tetapi justru harus lewat soft power. Saya contohnya soal pembubaran HTI misalnya. Jika Indonesia tidak menggunakan soft-power untuk isu ini, lewat persuasif misalnya, maka justru akan memicu antipati dan akhirnya pemerintah “berhadapan” dengan masyarakat atau berbagai masalah jika melakukan tindakan represif. Apa yang disampaikan Trump itu tidak bisa serta merta dilaksanakan di Indonesia karena kita memiliki masyarakat yang berbeda, yang mayoritas berpenduduk Islam,” ujar Hikmahanto.
KTT Arab Islam Amerika Luncurkan Dua Langkah Besar
Dalam KTT Arab Islam Amerika ini, ada dua langkah yang digagas bersama yaitu pembentukan Pusat Pemberantasan Ideologi Ekstremis Global dan Pusat Pemberantasan Keuangan Teroris. Keduanya ada di Arab Saudi, tetapi forum kedua diketuai oleh Amerika dan Arab Saudi dan diikuti oleh semua anggota Dewan Kerjasama Teluk.
Sebelumnya pada hari Sabtu (20/5) Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz dan Presiden Trump menandatangani perjanjian bernilai 110 miliar dolar untuk meningkatkan kapabilitas militer Arab Saudi. Ini merupakan bagian dari serangkaian perjanjian yang disepakati kedua negara untuk meningkatkan kemitraaan ekonomi dan militer, termasuk perjanjian pertahanan untuk sepuluh tahun ke depan bernilai 350 miliar dolar. Pernyataan Gedung Putih mengatakan perjanjian-perjanjian ini akan membantu kedua negara menyikapi ancaman bersama secara lebih efektif. [em/al]
