Pemerintah akan lebih ketat mengawasi perusahaan-perusahaan tambang untuk menjaga lingkungan agar kerusakannya tidak lebih parah, ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya di Jakarta, Jumat (20/3).
Ia mengatakan, perusahaan tambang menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan karena tidak dikelola dengan baik, dan kerusakan yang disebabkan oleh perusahaan tambang legal semakin diperparah dengan keberadaan perusahaan tambang ilegal.
“Sedang diidentifikasi pencemaran-pencemarannya, kita mendekatinya dari kinerja perusahaannya yang kita sebut proper. Tetapi yang paling gawat menurut saya pertambangan yang tanpa izin. Sekarang kita memang dekatinya dari regulasinya dulu," ujarnya.
Siti mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian ESDM bekerjasama secara intensif mengawasi perusahaan-perusahaan tambang karena Menteri ESDM Sudirman Said juga peduli terhadap lingkungan.
“Dan menurut dia memang ada daerah-daerah overlap, masih awal tetapi recordnya sudah banyak, hasil-hasil dari LSM juga sudah sangat banyak, kita terbantulah dengan catatan-catatan dari LSM itu," ujarnya.
Target Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP pada sektor pertambangan tahun 2015 mencapai Rp 40,6 triliun, naik dari Rp 39 triliun pada 2014. Target tersebut dapat dicapai melalui Perjanjian Penambangan Batubara, Kontrak Karya serta Izin Usaha Pertambangan.
Koordinator Institut Hijau, Chalid Muhammad mengatakan, sejak awal keinginan Presiden Joko Widodo memulihkan kondisi lingkungan yang rusak, sangat nyata. Menurutnya keinginan tersebut harus mampu diimbangi para menteri dan pejabat pemerintah daerah.
“Yang perlu diapresiasi itu adalah presiden berkali-kali mengatakan ego sektoral dihilangkan, maka baiknya memang ada satu roadmap pemulihan kondisi lingkungan hidup," ujarnya.
"Juga harus ada koreksi terhadap kebijakan sektoral termasuk eksploitasi-eksploitasi alam yang menurut saya sekarang ini sudah sangat mengkhawatirkan karena jumlahnya terlalu banyak."
