Perseteruan antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan Menteri Koordinator Kemaritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengenai pengelolaan Blok gas Masela di Maluku masih berlanjut. Hal ini menyebabkan pemerintah hingga kini belum memiliki keputusan.
Menteri ESDM Sudirman Said mendukung pembangunan kilang terapung di laut Arafura, Maluku sedangkan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menginginkan gas Masela berada di darat karena lebih murah dan memberi dampak ekonomi besar bagi masyarakat.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati dalam diskusi di Jakarta, Rabu (2/3) mengatakan pengelolaan blok gas Masela harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
Dia menyatakan pemerintah seharusnya dapat belajar dari proyek-proyek sebelumnya seperti di Papua dan Bontang, Kalimantan Timur yang menurut Enny sangat tidak memberikan manfaat yang besar bagi rakyat atau masyarakat. Dalam pengelolaan sumber daya,pemerintah harus berpegang pada konstitusi atau Undang-undang Dasar 1945 dimana bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Menurut Enny, pengelolaan gas Masela ini harus dikuasai oleh negara sehingga pemerintah harus menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini Pertamina untuk operasionalnya. Jika nantinya Pertamina ingin bekerjasama dengan pihak lain kata Enny itu tidak masalah asalkan pemerintah yang harus menguasai pengelolaan gas tersebut,
Dia tidak mempermasalahkan pengelolaan gas Masela itu mau di darat atau di laut yang terpenting menurutnya harus dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Pemerintah menurutnya dapat meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk mengkaji hasil penelitian sejumlah lembaga dan mengundang akademisi maupun pihak lainnya mengenai blok gas masela ini, sehingga dapat diputuskan mana yang terbaik apakah pengelolaannya di darat atau di laut.
“Penguasaan sumber daya itu harus oleh negara, itu poin yang mesti diutamakan terlebih dahulu. Perkara di darat atau di dilaut sebenarnya kalau tidak ada konflik kepentingan, katakanlah tidak ada yang hidden atau apapun seharusnya pemerintah bisa memutuskan,” ujar Enny.
Lebih lanjut Enny menyatakan pengelolaan blok Masela ini harus berorientasi untuk pemenuhan dalam negeri karena selama ini industri-industri di Indonesia sangat membutuhkan gas.
Menurutnya sekarang ini hampir 50 persen kebutuhan gas di Indonesia defisit.
“Kalau misalnya sekarang industri membutuhkan 100 gas yang tersuplai itu baru setengahnya dan itupun harus membayar jauh lebih mahal daripada yang kita ekspor dan jual. Ini orientasinya untuk apa, apakah untuk pemenuhan dalam negeri terlebih dahulu atau akan dijual atau diekspor lagi seperti yang lalu, di sumber gas kita yang lalu,” lanjut Enny.
Kementerian Kemaritiman dan Sumber Daya menyebut pembangunan kilang di darat hanya membutuhkan dana 16 milliar dolar Amerika, sementara dana kilang apung mencapai 2,2 milliar dolar Amerika.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pemilihan Maluku, Nono Sampono mengungkapkan Musyawarah Nasional Masyarakat Maluku beberapa waktu lalu berharap bahwa pengelolaan gas Masela sebaiknya dilakukan di darat.
“Berbagai pandangan dari pakar, elit, politisi kemudian akademisi dan terakhir akumulasi dari itu semua Musyawarah Nasional Masyarakat Maluku bahwa lebih berharap di darat lebih memberikan dampak ketimbang di laut dengan berbagai pertimbangan keamanan, pengawasan, sosial, ekonomi dan seterusnya,” ungkap Nono.
Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo melalui juru bicaranya, Johan Budi menyatakan Presiden Jokowi akan mengevaluasi kinerja para menteri yang saling serang di ranah publik terkait blok Masela ini. [fw/ww]
