Para peninjau PBB mengatakan pemilu parlemen hari Senin (29/6) di Burundi tidak bebas, tidak adil, tidak transparan atau tidak layak dipercaya.
Misi pengamat pemilu PBB mengatakan pemilu itu diselenggarakan dalam krisis politik yang tegang, dan dalam iklim ketakutan dan intimidasi luas di beberapa daerah negara itu.
Burundi telah dilanda krisis politik paling buruk sejak perang saudaranya berakhir 10 tahun lalu, dan protes pecah bulan April menentang usaha Presiden Pierre Nkurunziza untuk memperoleh masa jabatan yang ketiga sebagai presiden. Puluhan orang telah tewas dan oposisi memboikot pemilu legislatif itu.
Para penentangnya mengatakan usaha presiden untuk terpilih kembali melanggar konstitusi. Pemilihan presiden akan diadakan tanggal 15 Juli.
Sekjen PBB Ban Ki-moon sebelumnya telah mendesak pihak berwenang Burundi agar menangguhkan pemilu tersebut karena kerusuhan baru-baru ini.
