Kelompok-kelompok oposisi Burundi hari Jumat (26/6) mengatakan mereka akan memboikot pemilu parlemen hari Senin (29/6) dan pemilihan presiden tanggal 15 Juli, dengan mengatakan penyelenggaraan pemilu yang adil tidak akan mungkin.
Juga hari Jumat, Amerika Serikat mengatakan pihaknya akan menahan bantuan teknis untuk komisi pemilu karena rencana Presiden Pierre Nkurunziza untuk mencalonkan diri lagi untuk masa jabatan ketiga.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika John Kirby mengatakan Amerika Serikat mendukung seruan Uni Afrika akan penangguhan pemilu sampai semua pihak dapat menyepakati jadwal dan persyaratan yang diperlukan untuk pemilu.
Sebelumnya hari Jumat, Sekjen PBB Ban Ki-moon menambahkan suaranya untuk seruan yang meningkat akan penangguhan pemilu Burundi guna memberi waktu bagi apa yang disebutnya “keadaan yang cocok untuk pemilu yang inklusif, damai dan transparan.
Duta Besar Burundi di PBB, Albert Shingiro mengatakan hari Jumat bahwa pemilu akan dilaksanakan sesuai jadwal. Ia mengatakan penangguhan lagi akan menjerumuskan pemerintah ke vakum UUD. Shingiro mengatakan dalam pertemuan Dewan Keamanan bahwa 95 persen negara tersebut menghendaki pemilu dan tidak ingin tetap disandera oleh apa yang disebutnya “minoritas radikal yang tidak menghendaki pemilu.”
Burundi telah diguncang kekerasan sejak April ketika Presiden Nkurunziza mengumumkan ia berencana untuk mencalonkan diri lagi untuk masa jabatan ketiga, sesuatu yang kata pengeritik ia dilarang oleh UUD melakukannya.
