Penyintas tragedi pembantaian anti-komunis tahun 1965 menyerahkan daftar yang menurut mereka mencakup lebih dari 100 kuburan massal kepada pemerintah, Senin (2/5), setelah Presiden menyerukan penyelidikan terhadap pembunuhan tersebut.
Lima penyintas, berusia 70an dan merupakan pendiri Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966, memberikan dokumen-dokumen tersebut kepada Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, yang bertanggung jawab atas penyelidikan itu.
Daftar tersebut adalah hasil penelitian sejak tahun 2000 dan kuburan-kuburan itu, terletak di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Flores dan Bali, mencakup hampir 14.000 korban, menurut kelompok tersebut.
Para ahli sejarah mengatakan setengah juta orang meninggal dalam pembantaian selama berbulan-bulan yang dimulai Oktober 1965 atas dorongan militer, setelah enam jenderal sayap kanan tewas dalam percobaan kudeta yang dilakukan oleh terduga komunis.
Menkopolhukam Luhut Pandjaitan tidak hadir pada saat penyerahan dokumen, namun para pejabat Kementerian mengatakan ia akan menemui kelompok itu minggu depan.
Ia diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo untuk memimpin penyelidikan atas pembantaian tersebut, menyusul sebuah simposium yang diadakan oleh pemerintah dan kelompok-kelompok hak asasi manusia bulan lalu mendobrak setelah selama setengah abad diskusi publik mengenai pembunuhan itu dianggap tabu.
Luhut yang pensiunan jenderal itu dikecam karena mengatakan dalam simposium itu bahwa sangat sedikit orang yang terbunuh, dan ia bersumpah pemerintah tidak akan pernah meminta maaf. Ia kemudian menuntut kelompok-kelompok HAM membuktikan kuburan-kuburan massal itu ada.
Bedjo Untung, penyintas pembantaian yang mengepalai yayasan tersebut, mengatakan mereka telah mendokumentasikan lokasi 122 kuburan massal dengan bantuan para penyintas dan saksi, termasuk orang-orang yang menggali kuburan dan menguburkan mayat-mayat itu.
"Kami yakin ini hanya 2 persen dari korban," ujarnya.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah menolak memberikan informasi mengenai kuburan massal kepada pemerintah, karena takut digunakan oleh mereka yang tidak setuju akan investigasi itu untuk menutupi kebenaran. [hd/dw]
