Lembaga Riset Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) merilis hasil survey nasional tentang elektabilitas capres dan cawapres yang akan memperebutkan suara rakyat pada 17 April nanti. Hasilnya dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf mencapai 57,6 persen, sementara dukungan pada Prabowo-Sandi mendapatkan 31,8 persen. Direktur SMRC Djayadi Hanan mengatakan jarak perolehan suara antara pasangan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi dalam pertarungan Pilpres 2019-2024 semakin lebar hingga melampaui 25 persen.
Ia menjelaskan, adapun faktor masih unggulnya elektabilitas Jokowi-Ma'ruf , dibandingkan dengan Prabowo-Sandi adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi mencapai 70 persen. Akibatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap petahana yaitu Jokowi akan bisa memimpin Indonesia dengan baik lagi mencapai 65 persen.
"Jadi dua hal itu membuat masyarakat kemudian memberikan lebih banyak dukungan kepada petahana, selain itu faktor kedua yang disebut dengan faktor ekonomi politik, pertama evaluasi masyarakat tentang kondisi umum, kehidupan yaitu kondisi ekonomi ,kondisi hukum, kondisi politik, kemudian kondisi keamanan itu semua cenderung positif dinilai masyarakat, maka itu berpengaruh kepada dukungan yang lebih kuat terhadap petahana"ujar Djayadi dalam Rilis Survey Nasional , Kondisi Ekonomi, Mobilisasi Sara, dan Pilpres 2019: Evaluasi Publik Nasional, di kantor SMRC, Jakarta, Minggu, (17/3).
Ditambahkannya, faktor politik ekonomi yang dimaksud adalah kinerja pemerintah di berbagai sektor seperti sektor ekonomi yaitu pembangunan jalan tol, infrastruktur, kemudian dari sektor kesehatan dan pendidikan, itu yang paling positif di respon oleh masyarakat.
Di sisi lain, kata Djayadi Jokowi pun terus digempur oleh mobilisasi isu identitas dalam Pilpres kali ini yaitu tuduhan bahwa Jokowi termasuk PKI, lalu tuduhan anti Islam dan antek China. Menurutnya ketiga isu itu memang berdampak negatif terhadap dukungan kepada mantan Walikota Solo itu, namun dukungan kepada Jokowi hingga saat ini belum menurun walaupun digempur dengan isu-isu tersebut, karena masyarakat yang percaya akan isu itu juga masih minim.
"Jadi angkanya cukup rendah, pemilih kita ada 192 juta orang, karena orang yang mempercayai ini masih sedikit meskipun isu identitas ini cenderung negatif berpengaruh kepada petahana, tapi karena yang mempercayai ini masih sedikit, artinya perseberannya tidak masif, maka dia tidak berpengaruh terlalu banyak terhadap elektabilitas Jokowi, " jelasnya.
Menanggapi hasil survei ini, Wakil Ketua TKN Jokowi-Maruf Abdul Kadir Karding mensyukuri dengan hasil elektabilitas ini. Karding menyatakan bahwa hasil kerja keras dan apa yang selama ini dilakukan oleh Jokowi dan segala jajarannya sudah tepat. Meski begitu dengan hasil elektabilitas yang mencapai hampir 58 persen dalam survei ini, Karding akui bahwa angka ini bukanlah target dari TKN. Pihaknya berambisi untuk meraih suara rakyat sebanyak 65 persen. Karding juga mengakui bahwa TKN kesulitan dalam membantah isu negatif yang menggempur Jokowi yaitu isu PKI, anti Islam, dan antek China. Hampir di semua kegiatan kampanye pihaknya selalu sibuk untuk membantah hal tersebut. Ia juga khawatir bahwa ada angka 10 persen masyarakat yang percaya isu negatif tersebut, menurutnya hal ini harus diwaspadai karena meskipun angkanya sedikit tapi berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
"Jadi kami terus terang kewalahan dan agak kesulitan, mencegah, menjawab atau kalau memadamkan susah karena kalau kampanye tentang ini tidak hanya di medsos tapi dilakukan dengan door to door tanpa saya harus menyebut apakah ada yang mendalangi atau tidak, tetapi faktanya adalah ini ada dan itu lah calon yang bertanding, itu PR besar bagi bangsa kita bukan hanya bagi Pak Jokowi, saya InshaAllah meyakini Pak Jokowi menang jadi PR dalam pembangunan bukan hanya semata-mata dalam pembangunan fisik tapi harus mulai pada mental dan karakter, dalam hal ini SDM harus menjadi titik fokus , itu memang menjadi visi Pak jokowi ke depan," jelas Karding.
Dalam kesempatan yang sama Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Suhendra Ratu Prawiranegara dalam menanggapi hasil survei ini cukup mengapresiasi. Namun dia mengkritisi hasil daripada survei ini hanya memiliki tema dari sisi Jokowi saja, dan tidak mengikutsertakan sisi Prabowo, sehingga lebih menonjolkan sisi sang petahana. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pihaknya memiliki hasil survei, pandangan dan referensi sendiri. Selain itu, menurutnya hasil survei yang ada belum tentu menunjukkan siapa yang akan memenangkan, yang penting adalah hasil yang akan diraih pada 17 April nanti.
"Dinamika ini akan kita respon, artinya kita juga mengetahui banyak lembaga survei ada yang beberapa memenangkan Prabowo-Sandi jadi bukan hal yang menjadi hal utama, jadi intinya ini adalah secondary reference, karena utamanya adalah di 17 April nanti, akan menentukan. Itu terbukti saya ambil contoh pada pilkada DKI siapa yang mengunggulkan Anies-Sandi lembaga survei? Tidak ada kan? Tapi faktanya Anies -Sandi yang menang, jadi ya lembaga survei monggo saja membuat survei, kita tidak bisa membatasi atau melarang hasilnya harus seperti apa kan engga" tutur Suhendra.
Ia juga mengkritisi capaian pemerintah yang tidak sesuai target, seperti contohnya janji Jokowi terkait pertumbuhan ekonomi 7 persen, namun pada kenyataannya hanya mencapai lima persen saja selama empat tahun. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang sudah ditargetkan oleh pemerintah, tidak banyak yang tercapai, dan rakyat yang jadi korban.
Survei ini dilakukan pada periode Februari hingga Maret 2019 terhadap 2.479 responden atau 88 persen, dengan margin of error rata-rata dua persen pada tingkat kepercayaan 95 persen (dengan asusmsi simple random sampling). (gi/em)
