Puluhan mahasiswa dari berbagai elemen mendeklarasikan diri sebagai Pemuda Damai Jawa Timur, di Taman Bungkul, Surabaya, Minggu (19/11). Deklarasi ini berisi tekad memperjuangkan penghormatan terhadap kebhinnekaan Indonesia, dan merayakan keberagaman sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Pemuda Damai Jawa Timur juga menyatakan penolakannya, terhadap semua tindakan intoleransi atas nama apa pun di Indonesia. Serta menolak semua paham dan tindakan radikalisme yang dapat memecah belah bangsa Indonesia.
Dikatakan oleh Iman Paso Purba, selaku Pembina Forum Pemuda Damai Jawa Timur, peringatan Hari Toleransi sangat penting dilakukan oleh pemuda masa kini, untuk mengingatkan dan menunjukkan bahaya intoleransi serta radikalisme yang mengancam keutuhan bangsa.
Iman mengatakan, "Sangat penting sekali, kalau kita lihat sekarang di Indonesia, terlalu banyak ya, hampir setiap hari banyak sekali tindakan intoleransi, khususnya intoleransi atas nama agama, itu paling kuat. Apalagi mengentalnya politik identitas, seolah-olah kita dipolarisasi ya, dipisah-pisah. Jadi bagaimana Indonesia itu diidentikan dengan Islam, dengan Kristen. Di mana mayoritas Islam disitu Islam berkuasa, di mana mayoritas Kristen di situ Kristen berkuasa. Tentu ini tidak sesuai dengan spirit ke-Indonesiaan, karena kalau bicara Indonesia bukan lagi kamu dan saya, tapi kita, kita Indonesia. Oleh karena itu kami merasa gelisah ya, melihat realita bangsa ini terlalu banyak perpecahan ya, apalagi di tahun-tahun politik, agama menjadi isu yang sangat seksi untuk bisa memecah belah."
Iman Paso Purba mengatakan, banyaknya kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia, hingga kini masih belum dapat diselesaikan oleh pemerintah selaku pengayom masyarakat. Kasus pelarangan beribadah dan upaya menghalang-halangi pendirian rumah ibadah, harus mampu diselesaikan oleh pemerintah. Hal ini untuk memastikan kehidupan toleransi antar umat beragama di Indonesia tetap terjaga.
"Pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah, contohnya tentang geraja misalnya ya, sampai sekarang kalau kita tahu, GKI Yasmin, HKBP Philadelpia, itu kan sangat susah sekali beribadah. Sudah legal, sudah oke sampai ke Mahkamah Agung (MA) tapi mereka tidak bisa beribadah sampai saat ini. Mereka harus berkali-kali ibadah Natal di (depan) Istana Merdeka, ini kan aneh, MA sudah putuskan legal tapi di lapangan tidak bisa dieksekusi, ini kan persoalannya bukan persoalan siapa atau terus mengapa, tapi persoalannya masyarakat kurang sadar dalam spirit ke-Indonesiaan harusnya ya berlomba merawat kebhinnekaan itu," tambahnya.
Koordinator Peace Leader Indonesia, Redy mengungkapkan, Indonesia dengan beragam suku, agama, ras dan golongan, merupakan potensi dan kekayaan tidak terhingga yang dimiliki bangsa Indonesia. Kondisi itu seharusnya dapat menjadi contoh negara lain yang hanya memiliki sedikit perbedaan dan keberagaman, tapi sering terjadi konflik antar masyarakat.
"Indonesia harusnya menjadi sebuah sebuah negara barometer toleransi, karena Indonesia memiliki kekayaan-kekayaan misalnya seperti aliran-aliran kepercayaan dan agama-agama lokal yang memang itu perlu diapresiasi seperti itu. Beda di negara-negara lain, di sini kita menciptakan misalnya, Katolik yang ramah, Islam yang ramah. Bagaimana negara menghadirkan kehidupan beragama yang ramah dan ramah gender," katanya.
Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Riskiyah mengatakan, masyarakat Indonesia harusnya mampu memahami kebhinnekaan Indonesia dengan memiliki sikap toleransi yang tinggi.
“Toleransi itu memahami antar keyakinan atau pendapat dari beberapa agama, suku, ras, karena toleransi itu perlu dijunjung tinggi, karena Indonesia ini tercipta karena toleransi," ujarnya. [pr/al]
