Pemerintah Israel telah menangguhkan pengiriman pengembalian pajak kepada Otorita Palestina di Tepi Barat, yaitu dengan menahan pembayaran sekitar 88 juta dolar yang direncanakan minggu ini. Keputusan itu dilakukan setelah adanya persetujuan rekonsiliasi di Kairo antara Otorita Palestina yang didukung Barat dan kelompok militan Islam Hamas, yang menguasai Jalur Gaza.
Israel menarik sebagian pajak dan bea cukai bagi pemerintah Palestina berdasarkan persetujuan perdamaian yang ditandatangani pada dasawarsa 1990-an. Menteri Keuangan Israel Yuval Steinitz mengatakan “beban pembuktian kini ada di pihak Palestina.”
Steinitz mengatakan Israel membutuhkan jaminan bahwa uang itu tidak sampai ke tangan Hamas, yang disebutnya sebagai organisasi teroris.
Amerika dan Eropa juga menganggap Hamas kelompok teroris karena kelompok itu telah melancarkan puluhan serangan bom bunuh diri di Israel dan menembakkan ribuan roket ke seluruh perbatasan dari Gaza.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam persetujuan rekonsiliasi pada sidang kabinet mingguan di Jerusalem.
Netanyahu mengatakan, persetujuan itu bukan hanya mengkhawatirkan Israel, tetapi juga orang di seluruh dunia yang ingin melihat terjadinya perdamaian antara Israel dan Palestina. Netanyahu mengatakan perdamaian hanya mungkin dilakukan dengan mereka yang ingin hidup damai dan bukan dengan Hamas, yang berusaha menghancurkan Israel.
Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad mengatakan ancaman Israel tidak akan menghentikan rekonsiliasi dengan Hamas, dan ia mendesak masyarakat internasional untuk menekan Israel agar tidak memberlakukan sanksi-sanksi itu.
Hamas mengusir Otoritas Palestina yang lebih moderat dari Gaza ketika berlangsung perang saudara tahun 2007, dan sejak itu kedua faksi itu terpecah. Tetapi, mereka memutuskan untuk berekonsiliasi karena perpecahan secara luas dipandang merugikan Palestina.
Persetujuan rekonsiliasi itu akan ditandatangani hari Rabu di Kairo. Persetujuan itu menyerukan didirikannya pemerintahan sementara Palestina dalam beberapa minggu mendatang dan pemilu dalam setahun.
