Perdana Menteri Inggris Theresa May, Senin (6/11), mengatakan pemerintahnya akan memperkenalkan prosedur pengaduan dan pengamanan baru bagi staf parlemen setelah adanya skandal pelecehan seksual yang telah mengguncang politik Inggris.
May mengatakan pengaduan melalui sambungan telepon akan diganti dengan pertemuan tatap muka. Prosedur pengaduan baru itu akan diberlakukan tahun depan.
“Saya pikir apabila hal ini belum terjadi kepada anda akan sulit untuk menghargai dampak yang ditimbulkan akibat perilaku ini terhadap korban. Hal itu akan memberikan dampak yang panjang bagi seseorang,” kata May setelah bertemudengan para pemimpin partai besar termasuk Ketua Partai Buruh, Jeremy Corbyn.
Sejak terungkapnya kasus tokoh Hollywood Harvey Weinstein, periset, staf dan wartawan yang bekerja di bidang politik di Inggris mulai berani mengungkap tuduhan pelecehan dan pelanggaran seksual oleh anggota parlemen dan pejabat di Parlemen.
Dalam beberapa kasus, mereka menuduh partai-partai politik tidak mengambil tindakan dan bahkan menganjurkan para korban jangan melapor ke polisi. Klaim-klaim itu berkisar dari sentuhan yang tidak dikehendaki dan email-email yang bernada tidak senonoh serta tuduhan perkosaan.
Skandal tersebut telah memicu pengunduran diri Menteri Pertahanan, penyelidikan terhadap wakil May dan memberhentikan sementara beberapa anggota parlemen Konservatif dan Buruh oleh partai-partai mereka. [my]
