Para analis berbeda pendapat mengenai apakah Perdana Menteri Malaysia Najib Razak akan mampu mempertahankan kekuasaannya atau tidak.
Masalah yang dihadapi Najib Razak berawal Juli lalu dengan laporan media yang menuduh bahwa dana pembangunan negara yang dibentuknya telah mengalihkan 700 juta dolar uang rakyat ke rekening pribadinya. Perdana menteri itu dengan tegas membantah laporan itu dan memecat beberapa pejabat yang mengeritik caranya menangani skandal tersebut.
Namun, pemecatan itu tidak mengakhiri kekesalan rakyat. Selama akhir pekan, sekitar 200 ribu orang berdemonstrasi di Kuala Lumpur, memintanya mengundurkan diri. Polisi mengatakan jumlah pengunjuk rasa hanya 25 ribu orang.
Najib menanggapi hal itu dalam pidato Hari Nasional, dan bertekad tidak akan mundur dari jabatannya. Perdana menteri itu mengatakan dana itu merupakan sumbangan dari Timur Tengah.
Ia mengecam para demonstran, dengan mengatakan bahwa tindakan mereka itu menunjukkan "pikiran dangkal dan semangat nasional yang miskin."
Ilmuwan politik, Bridget Welsh, dari National Taiwan University, mengatakan protes-protes itu, yang umumnya mendapat dukungan dari masyarakat Tionghoa Malaysia, adalah upaya kelas menengah perkotaan untuk menemukan “kompas moral negara itu."
"Protes-protes itu tidak inklusif sebagaimana diharapkan oleh penyelenggara, dilihat dari perspektif untuk mencapai jalan tengah, sehingga demonstran sebagian besar berada di kubu oposisi. Tetapi perpecahan sudah meningkat dan semakin dalam di Malaysia dalam hal cara orang melihat politik dan cara mereka melihat masa depan."
Meski dijaga ketat, protes berlangsung damai, berbeda dengan protes sebelumnya tahun 2011 dan 2012 di mana polisi membubarkan massa dengan menggunakan gas air mata dan meriam air.
Yang umumnya tidak muncul adalah pendukung dari partai PAS yang pro-Islam, dan protes itu tidak dihadiri pemimpin oposisi karismatik, Anwar Ibrahim, yang kini menjalani hukuman penjara lima tahun setelah dinyatakan bersalah melakukan sodomi.
Welsh memperkirakan Najib akan bertahan dari tekanan saat ini yang memintanya mundur.
Analis lain, termasuk William Case dari City University di Hong Kong, mengatakan posisi Najib justru diperkuat oleh perpecahan dalam oposisi politik. Menurut Case, oposisi terpecah karena PAS yang pro-Islam kini tidak lagi bekerja sama dengan unsur-unsur lain oposisi.
Tetapi sejumlah mantan pejabat pemerintah akan bertemu 9 September untuk menyampaikan apa yang mereka sebut "strategi mundur secara terhormat" bagi Perdana Menteri itu. Malaysia tidak akan mengadakan pemilu baru sampai tahun 2018.
