Demokrasi Thailand masih membutuhkan perubahan-perubahan, apakah untuk konstitusi, pemilu, proses pemilu, dan terutama pemerintahan dan bagaimana politisi masuk ke kancah politik.
Demikian dikatakan Jenderal Prayuth Chan-ocha, yang menggulingkan pemerintahan sipil dalam kudeta tak berdarah.
"Sejak ia memegang kendali pemerintahan, terjadi lebih dari 700 'penyesuaian sikap' (interogasi terhadap para pengecam junta yang sempat ditahan). Jadi, itu bukan “perubahan," ujar Sean Boonpracong, mantan penasehat keamanan nasional pada pemerintahan yang digulingkan dalam kudeta Mei 2014.
"Situasi HAM jelas memburuk berdasar standar demokrasi yang selama 70 tahun dinikmati Thailand," tambahnya.
Dalam wawancara eksklusif dengan VOA hari Selasa di New York di mana ia menghadiri Sidang Umum PBB, perdana menteri Thailand itu mengatakan, "orang khawatir" pemerintah militer memperpanjang masa kekuasaan sampai setidaknya pertengahan tahun 2017.
"Saya tidak memperpanjang proses itu. Kalau bisa, seharusnya bergerak lebih cepat," ujar Prayuth. "Tetapi kita harus perhatikan apakah itu akan membuahkan perdamaian."
Pemerintah militer Thailand berkali-kali membela keputusannya menunda pemilu sebagai rencana menciptakan sistem politik yang tidak dilumpuhkan oleh kebuntuan yang kadang-kadang dibarengi kekerasan antara pihak-pihak politik yang berlawanan yang berulang kali terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Tetapi larangan pemerintah atas pertemuan politik, penahanan para pengecam dan ancaman terhadap media berita membuat negara itu semakin jauh dari prinsip-prinsip demokrasi, menurut Pravit Rojanaphruk, mantan kolumnis koran Nation di Thailand. "Medan politik tidak disiapkan untuk kembali ke demokrasi sementara tindakan keras yang lebih luas terhadap pembangkang dan penindasan terhadap kebebasan mengeritik rezim militer terus berlangsung."
Prayuth telah melarang protes secara terbuka, dan mengatakan larangan itu meminimalkan "provokasi konflik dan kerusuhan." Tetapi ia membantah telah semakin membungkam kebebasan menyatakan pendapat di Thailand.
"Menurut saya, sejauh ini saya tidak banyak memanfaatkan kekuasaan," kata Prayuth kepada VOA.
Penegasan itu dibantah hari Rabu di Thailand oleh pengecam junta.
"Sangat jelas terus terjadi penindasan yang pasti dirasakan tidak hanya di Bangkok tetapi juga di provinsi-provinsi," ujar Phil Robertson, wakil direktur Human Rights Watch divisi Asia. Pemerintah militer juga sedang mempertimbangkan pembatasan internet dengan titik akses tunggal, memicu kekhawatiran dilakukannya pembatasan a la Tiongkok guna memblokir informasi yang tidak disenangi pejabat. [ka/ds]
