Para politisi Haiti pada Rabu (7/3) mulai mengupayakan aliansi baru dalam usaha mereka membentuk koalisi yang dapat memimpin negara itu keluar dari kekerasan geng yang telah memicu pelanggaran hukum, menutup bandara dan mencegah PM Ariel Henry yang terpojok kembali ke negara itu.
Sebagian besar Haiti masih lumpuh. Sekolah-sekolah dan tempat-tempat usaha masih ditutup di tengah-tengah tembakan hebat yang diduga dilakukan oleh geng-geng penjahat yang menguasai sekitar 80% ibu kota, Port-au-Prince, di mana beberapa mayat tergeletak di jalan-jalan yang kosong. Dua penjara terbesar di negara itu juga diserbu, menyebabkan lebih dari 4.000 narapidana kabur pada akhir pekan lalu.
Henry menghadapi tekanan yang kian besar untuk mengundurkan diri, yang kemungkinan besar akan memicu peralihan yang didukung AS ke pemerintahan baru.
Satu aliansi politik baru melibatkan mantan pemimpin pemberontak Guy Philippe dan mantan kandidat presiden yang juga senator, Moise Jean Charles, yang mengatakan kepada Radio Caraïbes pada hari Rabu bahwa mereka menandatangani kesepakatan untuk membentuk satu dewan beranggotakan tiga orang yang akan memimpin Haiti.
Philippe, sosok penting dalam pemberontakan tahun 2004 yang menggulingkan mantan presiden Jean-Bertrand Aristide, kembali ke Haiti pada November lalu dan telah menyerukan pengunduran diri Henry. Ia menghabiskan waktu beberapa tahun di penjara di AS setelah mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang.
Sementara itu, duta besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield hari Rabu ditanya apakah AS meminta Henry untuk mengundurkan diri.
Thomas-Greenfield menjawab bahwa AS telah meminta Henry untuk “melangkah maju dengan proses politik yang akan mengarah pada pembentukan dewan transisi presiden yang akan mengarah pada pemilu.”
Para pejabat AS percaya bahwa penting sekali bagi Henry untuk memulai “proses mengembalikan situasi normal bagi rakyat Haiti,” ujarnya.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mendukung pernyataan Thomas-Greenfield dengan mengatakan bahwa AS tidak bertindak secara sepihak melainkan melalui konsultasi dengan mitra-mitra di kawasan.
“Dan apa yang kami katakan kepada perdana menteri adalah ia perlu mempercepat transisi ke pemerintahan yang berdaya dan inklusif,” kata Miller.
Sementara itu juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan organisasinya terus berurusan dengan Henry sebagai perdana menteri. Ia menambahkan bahwa para diplomat “tidak bermaksud mendorongnya untuk mundur.”
Ia mengatakan Sekjen PBB mendesak pemerintah dan semua pihak agar mengesampingkan perbedaan pendapat mereka dan menyepakati “jalan bersama menuju pemulihan institusi-institusi demokrasi.”
Dujarric menggambarkan situasi di Port-au-Prince “sangat rapuh,” dengan serangan-serangan sporadis memaksa pembatalan penerbangan keluar dan masuk Haiti. [uh/ab]
Forum