Presiden interim Burkina Faso Michel Kafando mengatakan bahwa dia kembali memegang tampuk pemerintahan, tepat satu minggu setelah ditahan oleh para anggota pasukan pengawal presiden yang melakukan kudeta.
Kafando mengatakan kepada para wartawan, Rabu (23/9) bahwa pemerintahannya telah dipulihkan dan dia akan segera melanjutkan pemerintahannya.
Sebelumnnya hari Rabu (23/9), para anggota pengawal presiden telah sepakat untuk kembali ke barak mereka, sebagai bagian dari negosiasi dengan presiden Senegal, Togo, Benin, dan Nigeria di ibukota Burkina Faso, Ouagadougou.
Pasukan pemerintah yang memenuhi ibukota dan beroposisi dengan para pemimpin kudeta, sepakat untuk mundur sejauh 50 kilometer keluar kota Ouagadougou.
Pemimpin kudeta Jenderal Gilbert Diendere, Selasa (22/9) meminta maaf kepada negara dan bersumpah untuk menyerahkan kekuasaan ketika diminta oleh para pemimpin dalam pertemuan di Ouagadougou. Sebelumnya ia mengatakan kepada VOA bahwa dirinya ingin menghindari pertumpahan darah.
Juga hari Selasa, Duta Besar Perancis Gilles Thibault mengatakan di Twitter bahwa presiden sementara yang ditahan selama hampir satu minggu oleh pemimpin kudeta telah dibebaskan. Dia mengatakan Kafando tinggal di "rumah kediaman Perancis."
Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS telah meberikan rekomendasi kepada warga AS di Burkina Faso untuk meninggalkan negara Afrika Barat tersebut, mengutip situasi keamanan yang tidak menentu. Deplu AS juga menganjurkan agar tidak melakukan perjalanan ke negara tersebut.
Ouagadougou telah tegang sejak pasukan pemerintah memasuki ibukota untuk merundingkan penyerahan diri para pemimpin kudeta. Warga bersorak menyambut kedatangan pasukan pemerintah Selasa pagi (22/9), sebelum mereka diminta untuk tetap tinggal di rumah.
Seorang wartawan untuk VOA di Ouagadougou, Emilie Iob, mengatakan bahwa jalanan dikosongkan saat tersebar berita bahwa pasukan pemerintah akan memasuki ibukota.
Pasukan pengawal presiden menggulingkan pemerintahan transisi Burkina Faso Rabu (16/7) minggu lalu, kurang dari sebulan sebelum pelaksanaan pemilu. Diendere mengatakan bahwa pemilu tersebut 'bias', karena para pendukung mantan presiden Blaise Compaore dilarang untuk mencalonkan diri.
Compaore berkuasa di Burkina Faso selama 27 tahun sebelum digulingkan kekuasaannya dalam pemberontakan rakyat tahun lalu, ketika ia mencoba untuk mengubah konstitusi dalam upaya untuk memperpanjang masa jabatan kepresidenannya.
Protes terhadap kudeta berubah menjadi kekerasan, menewaskan sedikitnya 10 orang dan melukai lebih dari 100.
Para perunding Afrika Barat mengumumkan rencana mereka hari Minggu, untuk mengembalikan pemerintahan sipil, tetapi memberikan amnesti kepada para pemimpin kudeta. Berdasarkan rencana tersebut, pemilihan yang semula dijadwalkan pada 11 Oktober, akan ditunda dan diadakan sebelum tanggal 22 November mendatang. [eis/pp]
