Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan negaranya mungkin akan keluar dari Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC). Pernyataan itu keluar sehari setelah Presiden Rusia menandatangani keputusan yang mencabut keanggotaan negara itu dari badan hukum pertama dengan yurisdiksi internasional tetap itu, untuk mengadili kasus-kasus genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.
Duterte berbicara, Kamis (17/11), dari kampung halamannya, kota Davao di Fiilpina Selatan, sebelum bertolak ke Peru untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC).
“Rusia mungkin telah menganggap Mahkamah Kejahatan Internasional tak berguna, jadi mereka menarik keanggotaannya. Saya mungkin menyusul Mengapa? Karena penggertak tak punya malu ini hanya menarget negara-negara kecil seperti kita,” ujar Duterte.
Para pengecamnya mengatakan, ia dapat diseret ke Mahkamah itu atas tuduhan membunuh ribuan orang dalam perangnya melawan narkoba.
Dalam pernyataan sebelum terbang ke Peru, Duterte juga mengatakan, PBB telah gagal menghentikan perang. Dan jika China dan Rusia dapat menciptakan tata dunia baru, tambahnya, ia akan menjadi yang pertama bergabung dengan mereka dan keluar dari PBB yang menurutnya didominasi Amerika.
Duterte juga mengkritik perjanjian tentang perubahan iklim, sebab katanya tidak ada hukuman bagi yang melanggar dan tidak jelas negara industri mana yang akan menyumbang dana untuk membantu negara berkembang mengatasi pemanasan bumi.
Ia menambahkan, itulah sebabnya Presiden terpilih Donald Trump tidak mau Amerika mengeluarkan dana untuk memerangi perubahan iklim. [al/ps]
