Presiden Joko Widodo mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum terkait kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Usai membuka acara Fruit Indonesia 2016 di Senayan Jakarta Kamis (17/11), Presiden Jokowi menegaskan agar tidak ada pihak-pihak yang mencoba mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan.
"Kita semuanya harus menghormati proses hukum yang sekarang ini sedang dijalankan oleh Polri. Jangan ada yang menekan-nekan. Jangan ada yang mencoba untuk mengintervensi, biarkan Polri bekerja sesuai dengan aturan hukum yang ada," pesan Presiden Joko Widodo.
Selain itu Presiden Joko Widodo juga meminta semua pihak untuk menghormati profesionalitas Polri dalam menangani kasus ini. "Kita harus menghormati apa yang telah dilakukan oleh Polri," imbuh Presiden.
Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menerima warga Jakarta di Rumah Lembang, Jakarta, Rabu (16/11) memastikan menerima status tersangka yang sudah ditetapkan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Ahok berharap, proses pengadilan nanti dapat terbuka untuk umum.
"Kami mengimbau kepada seluruh pendukung, untuk menerima status tersangka saya dengan ikhlas. Karena kita yakin Polisi kita pasti profesional. Ini bukan akhir. Karena kita harapkan ada proses pengadilan yang terbuka. Saya terima kasih kepada kepolisian yang sudah memproses. Tersangka ini bagi saya sesuatu yang saya terima. Kita akan ikuti semua proses hukum dengan baik. Dan saya kira ini contoh demokrasi yang baik," kata Ahok.
Ahok memastikan kepada para pendukungnya agar tetap menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah 2017 mendatang.
"Dan ingat 15 Februari 2017 pemilihan, kami tetap ikut. Jadi, tolong para pendukung kami tetap datang ke TPS, untuk memenangkan kami satu putaran. Itu yang kita harapkan," lanjut Ahok.
Sementara itu Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian meminta agar masyarakat tidak terprovokasi ajakan dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kasus dugaan penistaan agama ini untuk memenuhi kepentingan kelompoknya.
"Kita kawal proses hukum ini, jangan sampai terprovokasi dengan agenda yang lain. Pemerintah kita adalah pemerintah yang profesional. Sistim ini harus berjalan dengan baik. Jangan sampai nanti ada pihak-pihak yang lain memanfaatkan itu. Untuk agenda-agenda yang lain. Yang akan merusak sistim kenegaraan kita. Karena kita akan set back ke belakang," jelas Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Peneliti senior Lembaga Penelitian Pendidikan Penerapan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Rahadi Teguh Wiratama kepada VOA mengatakan, Presiden Jokowi sudah memenuhi janjinya kepada publik untuk tidak melakukan intervensi kasus penistaan agama.
"Presiden sudah mengakomodasi tuntutan dari sebagian kelompok masyarakat agar proses hukum segera dijalankan. Sekaligus memenuhi komitmennya untuk tidak melakukan intervensi. Bahkan proses gelar perkara pun dilakukan terbuka dengan menghadirkan semua kalangan dan semua masyarakat bisa mengikuti. Justru ini bagus karena segala sesuatunya bisa menjadi lebih pasti. Masyarakat bisa mengikuti proses hukum dari Basuki Tjahaja Purnama.
Usai ditetapkan sebagai tersangka, Ahok tetap akan beraktivitas seperti biasa. Ia tetap menjalankan proses kampanye pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017. Dalam proses kampanye ini, Ahok menerima warga Jakarta yang mendatangi kantor pemenangan Pilkada Basuki-Djarot di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta. Ahok juga tetap melakukan blusukan atau mengunjungi pelosok-pelosok pemukiman warga dan sarana/prasarana umum di seluruh wilayah Jakarta. [aw/lt]
