Hingga Selasa petang, belum ada tanda-tanda Presiden Jokowi akan mengumumkan nama-nama menteri dalam kabinetnya meski sebelumnya presiden menegaskan akan mengumumkan secepatnya.
Kepada pers di Jakarta, Selasa (21/10), Presiden Jokowi mengatakan tim seleksi susunan menteri masih terus mempelajari rekam jejak dari sejumlah nama-nama yang disiapkan menjabat sebagai menteri. Presiden Jokowi kembali menegaskan, menteri-menterinya nanti tidak boleh rangkap jabatan.
“Kita panggilin semuanya sampai jam setengah tiga, tidak boleh rangkap-rangkap jabatan, kerja disatu tempat aja belum tentu bener kok,” kata Presiden Jokowi.
Sebelumnya Presiden Jokowi menyerahkan sejumlah nama kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk ditelusuri layak atau tidaknya nama-nama tersebut menjabat sebagai menteri.
Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan status dari nama-nama yang diserahkan Presiden Jokowi sudah diserahkan kembali ke KPK dan KPK tidak memiliki hak untuk memutuskan. Ia juga mengingatkan KPK tidak menjamin jika dari nama-nama tersebut dinyatakan bersih namun setelah menjadi menteri tidak melakukan korupsi.
“Memang ada dari nama-nama itu yang kemudian diberi catatan-catatan khusus oleh KPK. KPK dalam posisi itu hanya semacam catatan track record dari calon-calon yang disampaikan oleh pak Jokowi kepada pimpinan KPK. Ini 'kan tradisi baru yang perlu diapresiasi kepada pak Jokowi," kata Johan Budi.
"Namun demikian tentu tidak ada jaminan seratus persen juga, apabila dari nama-nama itu yang selama ini tidak bersentuhan dengan KPK kemudian menjabat jadi menteri tidak akan korupsi, yang pasti bahwa pak Jokowi memperoleh informasi awal berkaitan dengan kandidat-kandidat yang sudah ada rekam jejaknya di KPK,” lanjutnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan akan membentuk 33 Kementerian dan empat Kementerian Koordinator. Kemenko baru yang akan dibentuk adalah bidang Maritim, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup untuk memberdayakan sektor maritim mampu berkontribusi dalam perekonomian nasional.
Menanggapi hal tersebut, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sarwono Kusumaatmadja menegaskan kemaritiman dan kelautan memang harus saling mendukung untuk memberdayakan dan mengelola sumber daya laut lebih baik dari sebelumnya.
“Kelautan itu ada hubungannya dengan sumber daya alam. Maritim itu adalah transport di laut, kedua-duanya musti disambung supaya nggak ngejatuhin, kemudian juga mungkin pak Jokowi ingat ini tidak hanya berhubungan dengan sumber daya laut tetapi juga sumber daya alam di darat juga," kata mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sarwono Kusumaatmadja.
"Musti satu atap ngurusinnya dan nggak ada urusannya mereka orang partai , orang teknorat, orang perguruan tinggi, orang bisnis itu nggak relevan. Karena yang kita cari adalah orang yang sifat-sifat personalnya cocok untuk jabatan tertentu dan belum tentu orangnya menonjol, bisa-bisa tiba-tiba kita dikagetkan oleh orang tidak dikenal, bisa saja,” imbuhnya.
