Presiden Joko Widodo meminta para duta besar Indonesia untuk negara asing, mengedepankan diplomasi ekonomi. Presiden Jokowi saat membuka Rapat Kerja Pimpinan Kementerian Luar Negeri dengan Perwakilan Indonesia di Luar Negeri di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (2/2) menyebutkan para duta besar Indonesia harus mempunyai insting tajam untuk melihat potensi ekonomi yang ada di negara penempatannya.
"Pertumbuhan ekonomi akan bisa kita raih sesuai dengan target, kalau foreign direct investment terutama tadi saya sampaikan untuk hal-hal yang berkaitan dengan industri. Baik industri yang padat orang maupun yang high technology. Jadi titik-tiknya tadi saya arahkan ke sana agar semuanya nanti satu baris dari atas ke bawah," pesan Presiden Jokowi.
Lebih lanjut Presiden mengingatkan, para duta besar Indonesia di negara sahabat, bahwa mereka juga memiliki tugas untuk menjelaskan kebijakan pemerintah melaksanakan eksekusi hukuman mati terhadap warga asing terbukti bersalah terlibat dalam kejahatan narkotika dan obat-obatan (narkoba).
"Tugas dubes-dubes kita untuk menerangkan, untuk menjelaskan, kenapa hukuman mati itu dilakukan. Karena hukuman positif kita memang ada," lanjutnya.
Sementara itu Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menjelaskan, saat ini Pemerintah sedang menyelesaikan draft Bilateral Investment Treaty, yang akan menjadi perjanjian baru investasi Indonesia dengan negara lain.
"Diplomat Indonesia secara terus menerus akan diminta untuk menjadi marketers bagi Indonesia. Untuk memahami karakter pasar, diplomat harus turun ke lapangan," jelas Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi.
Retno menambahkan untuk memfasilitasi tindak lanjut kegiatan diplomasi ekonomi di luar negeri, Kementerian Luar Negeri akan membentuk “Task Force Diplomasi Ekonomi” yang dikoordinir oleh Wakil Menteri Luar Negeri.
"Unit ini akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait guna memastikan bahwa peluang bisnis, kerja sama pembangunan dan kesepakatan-kesepakatan ekonomi dengan negara lain dapat segera ditindaklanjuti," lanjutnya.
Lebih lanjut Retno menjelaskan, rapat kerja ini bertujuan untuk menyelaraskan langkah dan strategi diplomasi dan politik luar negeri Indonesia. Menurut Retno, pembekalan dan interaksi dalam Raker itu akan dilakukan oleh para menteri, pejabat, dan pemangku kepentingan terkait kepada para perwakilan Indonesia di luar negeri.
Rapat Kerja Pimpinan Kementerian Luar Negeri dengan Perwakilan Indonesia di Luar Negeri yang dilaksanakan mulai tanggal 2–5 Februari 2015 itu, diikuti oleh 132 kepala perwakilan, duta besar, konsulat jenderal dan kuasa tetap Indonesia yang ditempatkan.
