Presiden Joko Widodo melantik jajaran menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019, di Istana Negara Jakarta, Senin (27/10), dan kemudian dilanjutkan dengan memimpin sidang kabinet paripurna.
Berbeda dengan pelantikan biasanya yang mewajibkan pemakaian jas lengkap bagi para pria, para menteri termasuk Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menggunakan busana batik.
Juga dilantik pada kesempatan yang sama adalah Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir.
Selain dihadiri Ibu Negara Iriana Widodo dan istri Wapres, Mufidah Jusuf Kalla, juga hadir semua pemimpin lembaga tinggi negara, serta pemimpin-pemimpin partai politik, termasuk ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Kehadiran Megawati ini cukup mengundang perhatian karena mantan presiden RI ke-5 ini tidak sangat jarang menghadiri undangan kenegaraan dari mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memerintah selama dua periode, akibat kecanggungan diantara keduanya setelah Yudhoyono menggantikan Megawati.
Di masa Yudhoyono, hanya beberapa kali saja Megawati terlihat di Istana, misalnya saat penyematan gelar Pahlawan Nasional kepada ayahandanya, Soekarno, pada 2012 dan saat jamuan makan malam untuk Presiden Obama pada 2010.
Sementara itu, Ketua DPR RI Setya Novanto memastikan seluruh pimpinan DPR mendukung penuh menteri-menteri pilihan Presiden Jokowi dalam Kabinet Kerja. Hal itu menurut Setya adalah hak prerogatif Presiden.
"Tentunya ini hak prerogratif Presiden. Apa yang sudah dilakukan atau di evaluasi, kita percayakan kepada Presiden. Dan tentu kita yakin bahwa ini sudah melalui proses yang panjang. Muda-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Kita selaku pimpinan DPR mendukung penuh apa yang sudah diputuskan oleh Presiden," ujarnya.
Usai acara pelantikan dan foto bersama di tangga Istana Merdeka, para menteri langsung mengikuti sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan dengan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi dengan didampingi Wapres Kalla.
"Bagi menteri yang kementriannya tidak berubah saya harapkan bisa langsung bekerja dan tancap gas. Dilihat yang pertama terlebih dahulu organisasi dan anggaran di kementrian itu. Kemudian bagi menteri yang kementriannya mengalami perubahan, penggabungan maupun pemisahan agar digunakan unit organisasi yang ada walaupun belum ditata," ujarnya.
"Dan telah kita persiapkan peraturan Presiden untuk hal yang berkaitan dengan ini. Kemudian bagi menteri yang kementriannya baru, belum ada ruang kantor atau staf, yaitu kementrian koordinator bidang kemaritiman, segera berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tapi tetap mulai bekerja gunakan apa yang ada dan bekerja secepat-cepatnya."
Presiden mengingatkan para menteri bahwa visi dan misi Presiden adalah yang utama dan tak ada lagi visi kementerian, yang ada adalah program operasional menteri sesuai perintah Presiden.
Presiden juga menekankan perlunya kerjasama antar kementerian. Para menteri juga diminta segera menguraikan kebuntuan dan implementasi kinerja, yang bisa dilakukan melalui audit organisasi dan menemukan hambatan program kementerian.
"Segera menguraikan berbagai kebuntuan implementasi kebijakan yang membuat hasil kerja pemerintah segera bisa dimanfaatkan manfaatnya langsung oleh rakyat," ujarnya.
Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk kepada VOA berharap para menteri Kabinet Kerja mulai mempelajari hasil kajian tim transisi dan melihat langsung kondisi nyata di masing-masing kementrian.
"Ini menteri-menteri harus cepat bekerja. Mungkin menyesuaikan dengan mungkin melihat apa yang sudah dikaji oleh tim transisi lalu. Tinggal itu cepat diwujudkan. Tentu segera menteri bertemu dengan birokrasinya. Segera mengatur agenda yang bisa cepat dilakukan," ujarnya.
