JAKARTA —
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang kabinet paripurna, Rabu (4/6) di kantor kepresidentan Jakarta, mengatakan ada 10 menteri di kabinetnya yang memiliki angka rapor di bawah harapan karena terlalu sibuk berpolitik.
Presiden mengatakan ia berharap dalam sisa waktu tinggal 4,5 bulan ke depan, para menteri ini dapat lebih meningkatkan kinerjanya.
"Hasil evaluasi yang saya lakukan dengan dibantu oleh Wakil Presiden dan pejabat terkait, sebagian menteri memiliki kinerja di bawah harapan. Ada 10 kementrian yang kita nilai kinerjanya di bawah harapan. Dan nanti pada saatnya para menteri koordinator akan memberikan bimbingan kepada 10 menteri ini. Apa yang mesti dilakukan agar sisa masa bakti 4,5 bulan ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.
Presiden menjelaskan, para menteri itu terlihat tidak maksimal dalam menjalankan pekerjaannya karena salah satunya terlalu sibuk dalam kegiatan politik, sehingga seringkali absen dalam rapat koordinasi dengan menteri koordinator terkait.
"Sebagian menteri dinilai terbagi konsentrasinya. Termasuk kita lihat ada kesulitan di dalam mengatur waktu antara tugas pemerintahan dan tugas politik. Di berbagai sidang atau rapat kabinet ataupun rapat koordinasi yang dipimpin oleh para Menko sejumlah menteri tidak bisa hadir. Tentu bukan karena sakit atau tugas yang sedang diembannya," ujarnya.
Terkait hal itu, Presiden mengeluarkan enam intruksi perbaikan peningkatan kerja, diantaranya adalah para menteri harus aktif memimpin kementeriannya, menjalankan semua instruksi presiden dan tidak mengambil keputusan strategis.
"Para menteri dan anggota kabinet, saya minta tidak mengambil keputusan strategis sebelum dikonsultasikan dan dilaporkan kepada presiden. Misalnya dibidang energi dan pertambangan. Mungkin kontrak, perizinan. Mungkin kehutanan, bidang perdagangan, dan bidang usaha BUMN," ujarnya.
"Para menteri dan anggota kabinet untuk tidak melakukan penggantian pejabat utama pemerintah dan usaha negara. Jika terpaksa silakan laporkan kepada saya. Misalkan yang bersangkutan masuk masa pensiun atau ada masalah lain yang serius. Jangan main copot dan main ganti. Karena timing-nya tidak tepat."
Presiden juga mengingatkan agar anggota Kabinet Indonesia Bersatu II untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran sehingga tidak ada lagi kesalahan yang berujung pada proses hukum, seperti halnya kasus dugaan korupsi dana haji yang membelit mantan Menteri Agama Suryadharma Ali.
Sementara itu, terkait keterlibatan dalam kampanye pemilihan presiden 2014, Presiden mengatakan para menteri bisa mengambil cuti satu hari yang diambil tiap pekannya, ditambah hari libur Sabtu dan Minggu. Jika menteri tidak mungkin lagi menjalankan tugas kementerian karena terlalu sibuk untuk urusan kampanye pilpres, maka Presiden mempersilakan yang bersangkutan untuk mengundurkan diri.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, yang telah menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, mengatakan tetap fokus dengan pekerjaannya selaku menteri
"Saya belum menjadi tim sukses sampai hari ini karena tim sukses Pak Jokowi-JK sudah terbentuk. Belum ada pembicaraan apa pun. Tapi perlu diketahui saat saya ikut konvensi capres (Partai Presiden) Demokrat, saya tetap fokus dengan pekerjaan saya sebagai menteri," ujarnya.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, memastikan dirinya tidak akan mundur dari jabatan menteri meski partainya termasuk dalam koalisi partai pendukung Jokowi-Kalla.
"Saya pilih jadi menteri lah daripada kampanye. Saya tetap konsentrasi sebagai menteri. Menteri ini kan tugas, politik itu hobi. Jadi ya saya tetep konsentrasi sebagai menteri," ujarnya.
Peneliti politik senior dari Soegeng Sarjadi Syndicate, Toto Sugiarto mengatakan, ia berharap seorang menteri bisa lebih profesional menjalankan kewajibannya selaku pejabat negara dan melepas aktivitas partai selama mereka menjabat.
"Idealnya, seseorang yang sudah menjadi menteri itu harus total menjalankan tugas negara. Dan untuk total dia seharusnya tidak lagi partisan. Tetapi faktanya di Indonesia ini masih sulit untuk menerapkannya. Karena mereka berpikir jabatan menteri itu terbatas hanya lima tahun. Setelah itu mereka tetap memerlukan sumber daya politik. Dan itu adanya ya di partai politik. Itu semua untuk melanggengkan kekuasaanya," ujarnya.
Presiden mengatakan ia berharap dalam sisa waktu tinggal 4,5 bulan ke depan, para menteri ini dapat lebih meningkatkan kinerjanya.
"Hasil evaluasi yang saya lakukan dengan dibantu oleh Wakil Presiden dan pejabat terkait, sebagian menteri memiliki kinerja di bawah harapan. Ada 10 kementrian yang kita nilai kinerjanya di bawah harapan. Dan nanti pada saatnya para menteri koordinator akan memberikan bimbingan kepada 10 menteri ini. Apa yang mesti dilakukan agar sisa masa bakti 4,5 bulan ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.
Presiden menjelaskan, para menteri itu terlihat tidak maksimal dalam menjalankan pekerjaannya karena salah satunya terlalu sibuk dalam kegiatan politik, sehingga seringkali absen dalam rapat koordinasi dengan menteri koordinator terkait.
"Sebagian menteri dinilai terbagi konsentrasinya. Termasuk kita lihat ada kesulitan di dalam mengatur waktu antara tugas pemerintahan dan tugas politik. Di berbagai sidang atau rapat kabinet ataupun rapat koordinasi yang dipimpin oleh para Menko sejumlah menteri tidak bisa hadir. Tentu bukan karena sakit atau tugas yang sedang diembannya," ujarnya.
Terkait hal itu, Presiden mengeluarkan enam intruksi perbaikan peningkatan kerja, diantaranya adalah para menteri harus aktif memimpin kementeriannya, menjalankan semua instruksi presiden dan tidak mengambil keputusan strategis.
"Para menteri dan anggota kabinet, saya minta tidak mengambil keputusan strategis sebelum dikonsultasikan dan dilaporkan kepada presiden. Misalnya dibidang energi dan pertambangan. Mungkin kontrak, perizinan. Mungkin kehutanan, bidang perdagangan, dan bidang usaha BUMN," ujarnya.
"Para menteri dan anggota kabinet untuk tidak melakukan penggantian pejabat utama pemerintah dan usaha negara. Jika terpaksa silakan laporkan kepada saya. Misalkan yang bersangkutan masuk masa pensiun atau ada masalah lain yang serius. Jangan main copot dan main ganti. Karena timing-nya tidak tepat."
Presiden juga mengingatkan agar anggota Kabinet Indonesia Bersatu II untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran sehingga tidak ada lagi kesalahan yang berujung pada proses hukum, seperti halnya kasus dugaan korupsi dana haji yang membelit mantan Menteri Agama Suryadharma Ali.
Sementara itu, terkait keterlibatan dalam kampanye pemilihan presiden 2014, Presiden mengatakan para menteri bisa mengambil cuti satu hari yang diambil tiap pekannya, ditambah hari libur Sabtu dan Minggu. Jika menteri tidak mungkin lagi menjalankan tugas kementerian karena terlalu sibuk untuk urusan kampanye pilpres, maka Presiden mempersilakan yang bersangkutan untuk mengundurkan diri.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, yang telah menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, mengatakan tetap fokus dengan pekerjaannya selaku menteri
"Saya belum menjadi tim sukses sampai hari ini karena tim sukses Pak Jokowi-JK sudah terbentuk. Belum ada pembicaraan apa pun. Tapi perlu diketahui saat saya ikut konvensi capres (Partai Presiden) Demokrat, saya tetap fokus dengan pekerjaan saya sebagai menteri," ujarnya.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, memastikan dirinya tidak akan mundur dari jabatan menteri meski partainya termasuk dalam koalisi partai pendukung Jokowi-Kalla.
"Saya pilih jadi menteri lah daripada kampanye. Saya tetap konsentrasi sebagai menteri. Menteri ini kan tugas, politik itu hobi. Jadi ya saya tetep konsentrasi sebagai menteri," ujarnya.
Peneliti politik senior dari Soegeng Sarjadi Syndicate, Toto Sugiarto mengatakan, ia berharap seorang menteri bisa lebih profesional menjalankan kewajibannya selaku pejabat negara dan melepas aktivitas partai selama mereka menjabat.
"Idealnya, seseorang yang sudah menjadi menteri itu harus total menjalankan tugas negara. Dan untuk total dia seharusnya tidak lagi partisan. Tetapi faktanya di Indonesia ini masih sulit untuk menerapkannya. Karena mereka berpikir jabatan menteri itu terbatas hanya lima tahun. Setelah itu mereka tetap memerlukan sumber daya politik. Dan itu adanya ya di partai politik. Itu semua untuk melanggengkan kekuasaanya," ujarnya.
