Presiden Lebanon Michel Aoun mengatakan, pada Kamis (13/10), bahwa negaranya, yang kini tengah dilanda krisis keuangan, telah menyetujui kesepakatan perbatasan maritim dengan Israel. Kesepakatan tersebut dimediasi oleh Amerika Serikat.
Lebanon dan Israel sama-sama mengklaim wilayah dengan luas sekitar 860 kilometer persegi di Laut Mediterania yang merupakan tempat bagi ladang gas lepas pantai.
Kesepakatan untuk membatasi perbatasan maritim itu terjadi setelah pembicaraan yang berlangsung selama berbulan-bulan. Pembicaraan tersebut dimediasi oleh pejabat senior AS Amos Hochstein, dan akan menandai terobosan besar dalam hubungan antara Israel dan Lebanon, yang secara resmi telah berperang sejak pembentukan negara Israel pada tahun 1948.
“Perjanjian tidak langsung ini menanggapi tuntutan Lebanon dan mempertahankan semua hak kami,” kata Aoun dalam pidato yang disiarkan televisi.
Aoun menyampaikan pengumuman beberapa jam setelah melangsungkan pertemuan dengan Perdana Menteri sementara Najib Mikati dan Ketua Parlemen Nabih Berri, yang telah menerima salinan iterasi terbaru dari perjanjian Hochstein awal pekan ini.
Presiden AS Joe Biden, pada Selasa (11/10), mengatakan bahwa kedua negara sepakat untuk “secara resmi” mengakhiri sengketa perbatasan laut, dan bahwa masing-masing pemimpin kedua negara mengatakan kepadanya bahwa mereka siap untuk mengambil langkah selanjutnya.
Kabinet Israel, pada Rabu (12/10), memilih mendukung kesepakatan yang ditengahi AS dengan suara “mayoritas besar” menterinya.
Lebanon berharap bahwa demarkasi perbatasan laut ini akan membuka jalan bagi eksplorasi gas untuk membantu mengangkatnya keluar dari krisis ekonomi yang melumpuhkan kondisi negara tersebut. [lt/jm]
Forum