SINGAPURA —
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberitahu para investor besar supaya tidak serakah terkait sumber daya alam di Indonesia, sebuah pernyataan yang mengindikasikan bahwa ia tidak akan menarik kebijakan yang dianggap menghambat oleh perusahaan pertambangan dan energi asing.
Namun Presiden terdengar lebih akomodatif terkait pengambilalihan bank senilai US$7,2 miliar yang tertunda lama oleh DBS Group Singapura dan masalah penguranan subsidi bahan bakar yang menggerogoti anggaran negara.
“Kritik saya terhadap dunia adalah bahwa banyak perusahaan multinasional yang mengambil terlalu banyak dan tidak cukup menyisakan untuk masyarakat di negara-negara tersebut,” ujarnya dalam Thomson Reuters Newsmaker, sebuah forum di Singapura, Selasa (23/4).
Pemerintah telah memberlakukan serangkaian kebijakan, terutama dalam sektor pertambangan, untuk mencoba memaksa perusahaan-perusahaan berinvestasi lebih banyak dalam bisnis-bisnis hilir sebagai upaya untuk meningkatkan nilai produk sebelum diekspor. Indonesia merupakan eksportir besar untuk tembaga, nikel dan emas, di antara komoditas-komoditas lainnya.
Kebijakan-kebijakan tersebut telah memicu kritik bahwa Indonesia menjadi semakin nasionalis dan kurang giat mendorong investasi dalam produksi minyak.
“Yang kita butuhkan adalah kemitraan dan kerja sama yang tulus. Yang saya inginkan adalah terus bekerja secara dekat dengan perusahaan-perusahaan multinasional... tidak hanya untuk (perusahaan-perusahaan)... untuk datang dan membawanya ke luar negeri,” ujar Presiden Yudhoyono.
“Tolong pahami bahwa kami juga ingin mendapatkan bagian yang adil. Itu saja yang kami inginkan.”
Presiden Yudhoyono mengatakan bahwa harga-harga bahan bakar seharusnya naik untuk mengurangi beban anggaran yang terus meningkat untuk menjaga subsidi, yang oleh para kritikus seharusnya dialihkan pada wilayah lain, seperti infrastruktur.
Namun ia juga mengatakan dampak memotong subsidi terhadap inflasi dan warga miskin tetap menjadi kekhawatiran besar.
Para pejabat pemerintah telah mengatakan bahwa pemerintah mungkin menaikkan harga bahan bakar 50 persen untuk 11 juta pemilik mobil pribadi. Namun para ekonomis mengatakan hal itu akan memberi dampak kecil terhadap subsidi, yang merupakan 30 persen dari belanja negara.
Terkait pengambilalihan bank, Presiden mengatakan ia berharap ada keputusan atas penawaran berusia setahun dari DBS Group Holdings Ltd untuk PT Bank Danamon dalam “waktu yang sangat dekat.”
Perjanjian tersebut telah terhambat, dengan adanya pembatasan dari Bank Indonesia untuk kepemilikan saham di bank-bank lokal dan desakan dari para politisi untuk akses yang lebih besar untuk bank-bank Indonesia di Singapura sebagai gantinya.
Saat menjawab pertanyaan mengenai korupsi, Presiden Yudhoyono mengakui bahwa korupsi lebih sulit diberantas daripada yang ia pikirkan sebelumnya. Namun ia menyangkal ada peningkatan dalam masa pemerintahannya.
“(Korupsi) tidak menjadi lebih buruk, malah situasinya membaik. Tapi saya masih tidak puas,” ujarnya. “Saya frustrasi, marah, dan kesal.” (Reuters/Dayan Candappa dan Jonathan Thatcher)
Namun Presiden terdengar lebih akomodatif terkait pengambilalihan bank senilai US$7,2 miliar yang tertunda lama oleh DBS Group Singapura dan masalah penguranan subsidi bahan bakar yang menggerogoti anggaran negara.
“Kritik saya terhadap dunia adalah bahwa banyak perusahaan multinasional yang mengambil terlalu banyak dan tidak cukup menyisakan untuk masyarakat di negara-negara tersebut,” ujarnya dalam Thomson Reuters Newsmaker, sebuah forum di Singapura, Selasa (23/4).
Pemerintah telah memberlakukan serangkaian kebijakan, terutama dalam sektor pertambangan, untuk mencoba memaksa perusahaan-perusahaan berinvestasi lebih banyak dalam bisnis-bisnis hilir sebagai upaya untuk meningkatkan nilai produk sebelum diekspor. Indonesia merupakan eksportir besar untuk tembaga, nikel dan emas, di antara komoditas-komoditas lainnya.
Kebijakan-kebijakan tersebut telah memicu kritik bahwa Indonesia menjadi semakin nasionalis dan kurang giat mendorong investasi dalam produksi minyak.
“Yang kita butuhkan adalah kemitraan dan kerja sama yang tulus. Yang saya inginkan adalah terus bekerja secara dekat dengan perusahaan-perusahaan multinasional... tidak hanya untuk (perusahaan-perusahaan)... untuk datang dan membawanya ke luar negeri,” ujar Presiden Yudhoyono.
“Tolong pahami bahwa kami juga ingin mendapatkan bagian yang adil. Itu saja yang kami inginkan.”
Presiden Yudhoyono mengatakan bahwa harga-harga bahan bakar seharusnya naik untuk mengurangi beban anggaran yang terus meningkat untuk menjaga subsidi, yang oleh para kritikus seharusnya dialihkan pada wilayah lain, seperti infrastruktur.
Namun ia juga mengatakan dampak memotong subsidi terhadap inflasi dan warga miskin tetap menjadi kekhawatiran besar.
Para pejabat pemerintah telah mengatakan bahwa pemerintah mungkin menaikkan harga bahan bakar 50 persen untuk 11 juta pemilik mobil pribadi. Namun para ekonomis mengatakan hal itu akan memberi dampak kecil terhadap subsidi, yang merupakan 30 persen dari belanja negara.
Terkait pengambilalihan bank, Presiden mengatakan ia berharap ada keputusan atas penawaran berusia setahun dari DBS Group Holdings Ltd untuk PT Bank Danamon dalam “waktu yang sangat dekat.”
Perjanjian tersebut telah terhambat, dengan adanya pembatasan dari Bank Indonesia untuk kepemilikan saham di bank-bank lokal dan desakan dari para politisi untuk akses yang lebih besar untuk bank-bank Indonesia di Singapura sebagai gantinya.
Saat menjawab pertanyaan mengenai korupsi, Presiden Yudhoyono mengakui bahwa korupsi lebih sulit diberantas daripada yang ia pikirkan sebelumnya. Namun ia menyangkal ada peningkatan dalam masa pemerintahannya.
“(Korupsi) tidak menjadi lebih buruk, malah situasinya membaik. Tapi saya masih tidak puas,” ujarnya. “Saya frustrasi, marah, dan kesal.” (Reuters/Dayan Candappa dan Jonathan Thatcher)
