Presiden Sudan Omar Hassan al-Bashir pada menit terakhir membatalkan kunjungannya ke Indonesia untuk menghadiri Konferensi Asia Afrika minggu ini, menurut seorang pejabat pemerintah, dalam apa yang seharusnya menjadi perjalanan pertamanya ke luar Afrika atau Timur Tengah dalam hampir empat tahun.
Rencana Bashir untuk menghadiri KAA di Jakarta menimbulkan protes kelompok-kelompok hak asasi manusia, yang ingin presiden itu ditahan.
Mahkamah Internasional (ICC) mengeluarkan perintah penahanan untuk Bashir pada 2009 atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan terkait konflik di Darfur. ICC tidak memiliki pasukan polisi sendiri namun bergantung pada negara-negara anggota untuk menahan para tersangka. Indonesia bukanlah negara anggota ICC.
"Karena ia sibuk memantau operasi-operasi pasca-pemilu, kepemimpinan negara menganggap yang terbaik adalah bagi Presiden Omar al-Bashir untuk tetap tinggal di negara," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Ali al-Sadiq.
Menteri Luar Negeri Sudan yang akan memimpin delegasi negara itu pada KAA.
Penyelenggara KAA mengukuhkan bahwa Bashir tidak akan hadir, namun menolak untuk mengatakan alasannya. Konferensi pers mengenai isu ini dijadwalkan Selasa (21/4) di Jakarta.
Kelompok-kelompok HAM menyambut batalnya kunjungan Bashir.
"Perkembangan-perkembangan ini menguatkan status al-Bashir sebagai buronan dari mahkamah internasional dengan opsi-opsi perjalanan terbatas," ujar Elise Keppler, wakil direktur program keadilan internasional pada Human Rights Watch.
Kunjungan terakhir Bashir ke luar wilayah tersebut adalah ke China pada Juni 2011, meski ia masih bepergian ke negara-negara Arab dan Afrika setelah itu.
Sebagian besar kunjungan Bashir adalah ke negara-negara non-ICC seperti Arab Saudi dan Mesir, yang ia kunjungi Maret lalu.
Ia juga pergi ke negara-negara anggota yang telah menolak menahannya, seperti Nigeria, yang menjadi tuan rumah presiden Sudan itu Juli 2013.
