JAKARTA —
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak di Istana Merdeka Jakarta Kamis (19/12). Dalam bidang ketenagakerjaan, Presiden menyatakan hak dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Malaysia dalam kondisi baik.
"Saya mengucapkan terimakasih kepada Malaysia, bahwa kebijakan dan regulasi yang mengatur tenaga kerja Indonesia makin baik dan berkembang ke arah yang positif. Hak dan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia dari Malaysia dalam keadaan yang baik dan progresnya begitu nyata," kata Presiden Yudhoyono.
Indonesia tambah Presiden, juga menyambut baik kebijakan pemutihan dari pemerintah Malaysia terhadap warga negara Indonesia yang statusnya belum resmi. Presiden berharap warga negara Indoensia yang ada di Malaysia mematuhi kebijakan pemerintah Malaysia, demi kebaikan bersama.
Disisi lain, Presiden juga menyambut baik atas diterimanya usulan Indonesia oleh Malaysia terkait Community Learning Center atau pendirian sekolah untuk anak-anak tenaga kerja Indonesia di Malaysia.
"Sekolah anak Indonesia, kami senang karena usulan kepada Malaysia agar ada fasilitas yang kita sebut Community Learning Center untuk anak-anak tenaga kerja Indonesia agar mereka bisa bersekolah itu telah diluluskan oleh Malaysia dan sekarang telah dibangun terutama di negara bagian Sabah. Kami mengusulkan hal yang sama bisa juga dilaksanakan di Sarawak dan ini bapak perdana menteri memberikan persetujuannya," lanjut Presiden Yodhoyono.
Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengusulkan agar kerjasama perlindungan tenaga kerja Indonesia khususnya sektor pekerja rumah tangga melibatkan pihak swasta kedua negara.
"Dalam bidang tenaga kerja, oleh karena kita telah pun menandatangani MOU di Bali. Mou ini boleh dijadikan payung atau umbrella kepada kerjasama di bidang pembantu rumah atau domestic maid maka saya telah mengusulkan untuk diluaskan supaya melibatkan pihak swasta yang mewakili kedua negara dan bapak Presiden setuju, supaya Mou ditandatanagn diantara Satuan Agency Pembantu Rumah Asing Malaysia dan agency swasta pengambilan pembantu rumah Indonesia," jelas PM Malaysia Najib Razak.
PM Najib Razak berharap, untuk kedepannya ada peningkatan tenaga kerja rumah tangga Indonesia di Malaysia. Dari data terakhir menurut Najib, ada 513 pekerja rumah tangga Indonesia di Malaysia.
Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah kepada VOA, mengaku heran dengan apresiasi yang diberikan Presiden Yudhoyono kepada pemerintah Malaysia atas tenaga kerja Indonesia di Malaysia, yang menurutnya justru Pemerintah Malaysia kerap melecehkan orang Indonesia yang bekerja di Malaysia.
"Saya kira itu sama artinya dengan memberikan karpet merah kepada negara yang selama ini melecehkan warga negara kita ya. Karena tiga hari yang lalu perempuan Indonesia diperkosa oleh polisi Malaysia. Kemudian beberapa hari sebelumnya, warga negara kita ditembak mati oleh polisi Malaysia. Perlindungan hukum yang mana yang dimaksud (Presiden) SBY?," kata Anis Hidayah.
Anis Hidayah menambahkan selama 2013 ada 910 tenaga kerja Indonesia meninggal tanpa sebab yang jelas di Malaysia. Dari data Migrant Care menurut Anis, sejak 2007 kasus-kasus kekerasan yang menimpa tenaga kerja Indonesia tidak terselesaikan secara hukum.
"Saya mengucapkan terimakasih kepada Malaysia, bahwa kebijakan dan regulasi yang mengatur tenaga kerja Indonesia makin baik dan berkembang ke arah yang positif. Hak dan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia dari Malaysia dalam keadaan yang baik dan progresnya begitu nyata," kata Presiden Yudhoyono.
Indonesia tambah Presiden, juga menyambut baik kebijakan pemutihan dari pemerintah Malaysia terhadap warga negara Indonesia yang statusnya belum resmi. Presiden berharap warga negara Indoensia yang ada di Malaysia mematuhi kebijakan pemerintah Malaysia, demi kebaikan bersama.
Disisi lain, Presiden juga menyambut baik atas diterimanya usulan Indonesia oleh Malaysia terkait Community Learning Center atau pendirian sekolah untuk anak-anak tenaga kerja Indonesia di Malaysia.
"Sekolah anak Indonesia, kami senang karena usulan kepada Malaysia agar ada fasilitas yang kita sebut Community Learning Center untuk anak-anak tenaga kerja Indonesia agar mereka bisa bersekolah itu telah diluluskan oleh Malaysia dan sekarang telah dibangun terutama di negara bagian Sabah. Kami mengusulkan hal yang sama bisa juga dilaksanakan di Sarawak dan ini bapak perdana menteri memberikan persetujuannya," lanjut Presiden Yodhoyono.
Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengusulkan agar kerjasama perlindungan tenaga kerja Indonesia khususnya sektor pekerja rumah tangga melibatkan pihak swasta kedua negara.
"Dalam bidang tenaga kerja, oleh karena kita telah pun menandatangani MOU di Bali. Mou ini boleh dijadikan payung atau umbrella kepada kerjasama di bidang pembantu rumah atau domestic maid maka saya telah mengusulkan untuk diluaskan supaya melibatkan pihak swasta yang mewakili kedua negara dan bapak Presiden setuju, supaya Mou ditandatanagn diantara Satuan Agency Pembantu Rumah Asing Malaysia dan agency swasta pengambilan pembantu rumah Indonesia," jelas PM Malaysia Najib Razak.
PM Najib Razak berharap, untuk kedepannya ada peningkatan tenaga kerja rumah tangga Indonesia di Malaysia. Dari data terakhir menurut Najib, ada 513 pekerja rumah tangga Indonesia di Malaysia.
Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah kepada VOA, mengaku heran dengan apresiasi yang diberikan Presiden Yudhoyono kepada pemerintah Malaysia atas tenaga kerja Indonesia di Malaysia, yang menurutnya justru Pemerintah Malaysia kerap melecehkan orang Indonesia yang bekerja di Malaysia.
"Saya kira itu sama artinya dengan memberikan karpet merah kepada negara yang selama ini melecehkan warga negara kita ya. Karena tiga hari yang lalu perempuan Indonesia diperkosa oleh polisi Malaysia. Kemudian beberapa hari sebelumnya, warga negara kita ditembak mati oleh polisi Malaysia. Perlindungan hukum yang mana yang dimaksud (Presiden) SBY?," kata Anis Hidayah.
Anis Hidayah menambahkan selama 2013 ada 910 tenaga kerja Indonesia meninggal tanpa sebab yang jelas di Malaysia. Dari data Migrant Care menurut Anis, sejak 2007 kasus-kasus kekerasan yang menimpa tenaga kerja Indonesia tidak terselesaikan secara hukum.
