Presiden meminta seluruh elemen di tanah air membantu mencari solusi soal BBM termasuk bagi para politikus untuk segera meninggalkan kepentingan politiknya dan bersedia bekerjasama dengan pemerintah. Hal tersebut disampaikan Presiden Yudhoyono dihadapan seluruh menteri kabinet, gubernur dan pejabat setingkat menteri di Jakarta, Kamis (26/4).
Presiden menegaskan sebenarnya pemerintah sudah memiliki skenario yang dinilai paling tepat dalam mengatasi masalah BBM yaitu menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun sangat disayangkan ditambahkan Presiden Yudhoyono, skenario tersebut ditolak DPR RI.
”Hasil proses politik di DPR inilah memberikan persoalan baru dalam APBNP 2012 karena ada miss match, tetapi kita tidak boleh membiarkannya begitu saja. Kita tahu ada persoalan, ada miss match lantas kita tidak berbuat apa-apa. Oleh karena itu mari kita carikan solusinya agar meskipun keadaannya begitu ekonomi kita terjaga,” kata Presiden Yudhoyono.
Lebih lanjut Presiden menegaskan, ada tiga hal penting yang harus dipahami pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi perekonomian Indonesia tahun ini.
Yang pertama, Presiden mengajak semua pihak untuk memahami situasi yang kita hadapi dalam perekonomian nasional kita, dengan pikiran yang jernih dan logika yang kuat. "Mari bebaskan diri kita dari kepentingan politik kita masing-masing. Ini bukan wilayah politik, ini wilayah kebijakan, wilayah pemerintahan, wilayah pembangunan dan wilayah untuk mengatasi semua yang kita hadapi ini,” pesan presiden.
Selain itu, dalam keadaan tidak ada kenaikan harga BBM, volume penggunaan BBM bersubsidi harus dikurangi secara signifikan. Pemerintah akan melakukan gerakan penghematan nasional termasuk konversi dari bahan bakar minyak ke bahan bakar gas. Presiden juga mengajak semua pihak untuk ikut menjadi bagian dari solusi bukan bagian dari masalah.
Menanggapi pernyataan Presiden Yudhoyono, pengamat ekonomi dari Indonesia Corruption Watch atau ICW, Yanuar Rizky berpendapat sebelum pemerintah memiliki keinginan serius membenahi masalah energi di dalam negeri, Indonesia tidak akan pernah mampu mengatasi masalah BBM.
Menurut Yanuar Rizky, upaya pengurangan anggaran subsidi bukan satu-satunya solusi. Ia memberi contoh di beberapa negara seperti Venezuela, Arab Saudi dan Malaysia, membentuk sebuah badan usaha milik negara atau BUMN khusus untuk menyerap keuntungan yang pada akhirnya akan dialokasikan ke berbagai subsidi untuk masyarakatnya termasuk subsidi BBM. Langkah tersebut menurutnya juga dapat diikuti Indonesia.
“Kalau pemerintah tidak mau ya sediakan dong barang complementary-nya. Geser dong dari BBM. Sekarang (hal) itu kan menjadi dilema, karena pemerintah tidak punya exit strategy. Kegalauan yang tidak pernah diselesaikan dipelihara, dilema yang dipelihara,” demikian komentar Yanuar Rizky.
Presiden menegaskan sebenarnya pemerintah sudah memiliki skenario yang dinilai paling tepat dalam mengatasi masalah BBM yaitu menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun sangat disayangkan ditambahkan Presiden Yudhoyono, skenario tersebut ditolak DPR RI.
”Hasil proses politik di DPR inilah memberikan persoalan baru dalam APBNP 2012 karena ada miss match, tetapi kita tidak boleh membiarkannya begitu saja. Kita tahu ada persoalan, ada miss match lantas kita tidak berbuat apa-apa. Oleh karena itu mari kita carikan solusinya agar meskipun keadaannya begitu ekonomi kita terjaga,” kata Presiden Yudhoyono.
Lebih lanjut Presiden menegaskan, ada tiga hal penting yang harus dipahami pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi perekonomian Indonesia tahun ini.
Yang pertama, Presiden mengajak semua pihak untuk memahami situasi yang kita hadapi dalam perekonomian nasional kita, dengan pikiran yang jernih dan logika yang kuat. "Mari bebaskan diri kita dari kepentingan politik kita masing-masing. Ini bukan wilayah politik, ini wilayah kebijakan, wilayah pemerintahan, wilayah pembangunan dan wilayah untuk mengatasi semua yang kita hadapi ini,” pesan presiden.
Selain itu, dalam keadaan tidak ada kenaikan harga BBM, volume penggunaan BBM bersubsidi harus dikurangi secara signifikan. Pemerintah akan melakukan gerakan penghematan nasional termasuk konversi dari bahan bakar minyak ke bahan bakar gas. Presiden juga mengajak semua pihak untuk ikut menjadi bagian dari solusi bukan bagian dari masalah.
Menanggapi pernyataan Presiden Yudhoyono, pengamat ekonomi dari Indonesia Corruption Watch atau ICW, Yanuar Rizky berpendapat sebelum pemerintah memiliki keinginan serius membenahi masalah energi di dalam negeri, Indonesia tidak akan pernah mampu mengatasi masalah BBM.
Menurut Yanuar Rizky, upaya pengurangan anggaran subsidi bukan satu-satunya solusi. Ia memberi contoh di beberapa negara seperti Venezuela, Arab Saudi dan Malaysia, membentuk sebuah badan usaha milik negara atau BUMN khusus untuk menyerap keuntungan yang pada akhirnya akan dialokasikan ke berbagai subsidi untuk masyarakatnya termasuk subsidi BBM. Langkah tersebut menurutnya juga dapat diikuti Indonesia.
“Kalau pemerintah tidak mau ya sediakan dong barang complementary-nya. Geser dong dari BBM. Sekarang (hal) itu kan menjadi dilema, karena pemerintah tidak punya exit strategy. Kegalauan yang tidak pernah diselesaikan dipelihara, dilema yang dipelihara,” demikian komentar Yanuar Rizky.
