Sekitar 400 orang telah dibebaskan dari kamp penahanan yang dioperasikan oleh Australia di Nauru untuk hidup di masyarakat setempat setelah diberi visa pengungsi oleh pemerintah Nauru.
Tapi meskipun berada di luar pagar kawat berduri, kerusuhan berkobar di republik mungil di Pasifik itu.
Banyak di antara demonstran marah dengan kondisi hidup di pulau Pasifik Selatan itu dan perlakuan penduduk setempat terhadap mereka.
Ratusan pengungsi mengadakan demonstrasi menuntut kondisi hidup yang lebih baik. Pihak berwenang Nauru mengatakan 183 pengungsi telah ditangkap dan ditahan di lembaga pemasyarakatan negara itu menyusul protes baru-baru ini.
Pemerintah menuduh para aktivis suaka sengaja memicu kerusuhan itu untuk menarik dukungan masyarakat.
Ian Rintoul, dari Refugee Action Coalition, suatu koalisi peduli pengungsi di Sydney, menolak tuduhan itu. Dia mengatakan polisi di Nauru selama ini bertangan besi.
“Cukup jelas bahwa polisi menanggapi atau khawatir tentang fakta bahwa akan terjadi demonstrasi sore ini ini. Mereka kemarin mengedarkan pemberitahuan bernada ancaman, yang menyatakan bahwa seseorang bisa dihukum penjara hingga tiga tahun karena terlibat dalam aksi protes. Polisi sesungguhnya pergi sendiri ke beberapa kompleks dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak diizinkan protes di mana pun kecuali di dalam kompleks mereka,” kata Rintoul.
Pusat pemrosesan pengungsi di luar Australia itu dibuka setelah dicapai kesepakatan dengan dengan Nauru pada tahun 2001 untuk menampung para pencari suaka yang datang melalui laut.
Kamp itu ditutup tahun 2008 oleh pemerintahan Partai Buruh Australia, yang memenangkan pemilu tahun sebelumnya. Tetapi di bawah tekanan politik yang semakin besar karena meningkatnya arus manusia perahu yang tiba di Australia, pemerintah yang berhaluan kiri-tengah membuka kembali fasilitas di Pasifik Selatan itu empat tahun kemudian. Warga Iran, Pakistan dan Somalia adalah di antara para pengungsi yang ditempatkan di pulau kecil berpenduduk asli sekitar 11.000 jiwa itu.
Australia juga mensponsori kamp kedua di Pulau Manus di Papua New Guinea. Kedua pusat itu telah dicemari oleh kerusuhan dan protes, termasuk huru-hara, aksi mogok makan dan tuduhan pelecehan seksual.
Menurut kebijakan Australia yang kini berlaku, pencari suaka yang dikirim ke kamp-kamp di Pasifik itu tidak akan dimukimkan di Australia bahkan jika klaim mereka sebagai pengungsi disetujui. Pemerintah Australia menekankan kebijakan itu sebagai bagian dari upaya mencegah pencari suaka berusaha mencapai Australia.
Namun, para pengecam bersikeras kebijakan demikian akan menambah tekanan sosial dan ekonomi bagi negara-negara miskin yang menjadi tempat pusat penahanan pengungsi itu. Nauru diperkirakan memiliki tingkat pengangguran sekitar 90 persen. Sistem kesehatan di negara itu kewalahan menanggung beban krisis obesitas, dan negara kecil itu terutama bergantung pada bantuan asing untuk bertahan.
