Untuk kedua kalinya dalam berhari-hari, para demonstran anti-pemerintah turun ke jalan-jalan di Bangkok, untuk menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-O-Cha.
Demonstrasi pada Sabtu (26/6) itu diadakan dua hari setelah ribuan demonstran berunjuk rasa di luar parlemen dan kantor Kabinet untuk menandai 89 tahun transisi Thailand dari monarki absolut ke konstitusional. Unjuk rasa pada Kamis (24/6) merupakan protes anti-pemerintah pertama sejak terjadinya lonjakan infeksi COVID-19 paling drastis yang memicu lockdown di negara Asia Tenggara itu pada April.
Ratusan orang berdemonstrasi lagi pada Sabtu (26/6), melanggar pembatasan sosial terkait COVID-19, untuk menekan pemerintah.
“Kami ingin ada pemerintahan baru untuk mengontrol Thailand. Kita harus mengubah konstitusi terlebih dulu dan kemudian mengubah semua sistem. Kita harus menyusun ulang," kata Witsaruj, 34, yang mengatakan kepada VOA dia rutin mengikuti unjuk rasa.
Para demonstran telah menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap cara pemerintah menangani pandemi dan pemberian vaksin. Sebagian membawa poster mengkritik vaksin Sinovac buatan China, sementara ratusan polisi bersiaga dan membarikade jalan-jalan menuju kantor-kantor pemerintah.
Unjuk rasa berakhir selepas pukul 22.00 waktu setempat tanpa insiden berarti, tapi pemimpin peserta aksi telah menyerukan aksi lebih besar pekan depan. [vm/ft]
