Setiap tahun putra putri dua proklamator Republik Indonesia, Soekarno dan Mohammad Hatta, menghadiri Upacara Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka. Dalam perayaan proklamasi yang ke-66 tahun ini, mereka mengaku ada pencapaian yang sudah diraih seperti demokrasi. Namun, pemerintah masih lemah dalam penegakan hukum dan kebijakan ekonomi.
Gemala Hatta - putri Wakil Presiden RI pertama, Mohammad Hatta, mengatakan ia mengapresiasi pidato kenegaraan Presiden Yudhoyono, pada rapat paripurna DPR RI, Selasa lalu, karena menyebutkan pentingnya penegakan HAM dan penguatan demokrasi. Dalam hal ini, Presiden juga diminta untuk fokus pada pelanggaran HAM yang terjadi di dalam negeri. Demikian yang disampaikan Gemala Hatta kepada VOA, usai Upacara Detik-Detik Proklamasi, di Istana Merdeka, Rabu.
Ia mengatakan, “Saya mendengar beliau (SBY) mengupas tentang TKI (Sumiati) itu, sebetulnya di dalam internal Indonesia sendiri juga banyak soal HAM yang masih harus diperhatikan. Dalam usia 66 tahun tentu Indonesia masih harus giat membangun ke depan karena masih banyak yang tertinggal. Seharusnya hasil yang dicapai sudah lebih dari ini, tetapi ya kita memang masih mengalami banyak kendala."
Kendala yang dimaksud Gemala antara lain pada pemerataan pendapatan di dalam masyarakat, sesuatu yang ia katakan sudah sejak lama diperjuangkan Bung Hatta, yaitu memperkecil ketimpangan ekonomi rakyat.
“Ya masalah pemerataan pendapatan saya kira sangat menukik tajam antara yang tertinggi dan terendah, gap-nya (perbedaannya) masih sangat besar dan ini yang tidak diinginkan Bung Hatta, karena Bung Hatta dulu membandingkan (dengan rasio) 1:7, kalau sekarang ‘kan jauh sekali," ujar Gemala.
Sementara putri bungsu Bung Hatta, Halida Hatta, menilai kedaulatan Indonesia yang sudah diraih dari hasil Konferensi Meja Bundar tahun 1949 adalah cikal bakal demokrasi Indonesia. Agar demokrasi dapat berjalan dengan baik, kata Halida, Bung Hatta juga menekankan penegakan hukum yang adil agar rakyat makmur.
Halida Hatta mengatakan, “Menurut Bung Hatta, cita-cita ini yang harus diwujudkan, adil dan makmur. Untuk itu kita harus bekerja keras, karena itu pasal-pasal dalam UUD 1945 sudah menjadi arah yang filosofis sekali nilainya seperti pasal 33, misalnya (sumber daya alam) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, jadi harus ada peranan pemerintah dan negara dalam mengkoordinasikan sumber-sumber daya alam yang kita miliki agar tidak terjadi kartel dan sebagainya.”
Halida menilai perkara demokrasi dan penegakan hukum tidak boleh main-main, karena keberhasilan dalam berdemokrasi itu harus sejalan dengan tanggungjawab dan UU yang melindungi setiap warga negara. Tidak boleh ada pejabat yang lari atau menyelewengkan amanah dari setiap UU tersebut.
Sejalan dengan pendapat kedua putri Bung Hatta, Guruh Soekarnoputra mengatakan selama tidak ada penegakan hukum, maka Indonesia tidak akan pernah maju. Dalam usia 66 tahun Republik Indonesia, negara dan bangsa ini masih dalam keadaan memprihatinkan.
Guruh mengatakan, “Bukan saya saja yang merasakan, tetapi sebagian besar rakyat Indonesia merasakan bahwa negara dan bangsa ini dalam keadaan memprihatinkan dalam berbagai bidang, termasuk bidang hukum seperti amandemen UUD 1945 pada tahun 2002, saya rasa amandemennya sudah kebablasan, sehingga beberapa hal justru bertentangan dengan Pancasila. Itu harus dibenahi dulu, sebab UUD 1945 adalah induk dari segala UU.”
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut hadir di Istana Merdeka, bersama kakak perempuannya Sukmawati Soekarnoputri. Sedangkan Presiden Indonesia ke-5, Megawati Soekarnoputri tidak hadir karena memimpin Upacara Peringatan Proklamasi di kantor PDIP, di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
