Raja Yordania Abdullah pada Minggu (15/9) menunjuk Pejabat Utama Istana Jafar Hassan sebagai perdana menteri, setelah pemerintah mengundurkan diri. Pernyataan ini disampaikan Istana Yordania, beberapa hari setelah pemilihan parlemen di mana oposisi Islamis meraih kemenangan di negara kerajaan yang bersekutu dengan Amerika ersebut.
Hassan, yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Raja Abdullah dan mantan menteri perencanaan, menggantikan Bisher Khasawneh, seorang diplomat veteran dan mantan penasihat istana yang ditunjuk hampir empat tahun lalu, demikian pernyataan tersebut. Ditambahkan, Khasawneh akan tetap dalam jabatannya tersebut untuk sementara waktu sampai terbentuknya kabinet baru.
Hassan, lulusan Universitas Harvard yang dikenal luas sebagai seorang teknokrat yang sangat dihormati, akan menghadapi tantangan untuk mengurangi dampak perang Gaza terhadap ekonomi kerajaan, yang terpukul oleh pembatasan investasi dan penurunan tajam pariwisata.
Sebelumnya Khasawneh telah berusaha mendorong reformasi yang digagas oleh Raja Abdullah untuk membantu menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang lamban selama satu dekade – yang berkisar di sekitar 2% - yang diperparah oleh pandemi dan konflik di dua negara tetangganya, Irak dan Suriah.
Kelompok konservatif tradisional telah sejak lama dipersalahkan karena menghalangi upaya modernisasi yang dianjurkan oleh raja yang condong ke Barat, karena khawatir reformasi liberal akan mengikis cengkeraman mereka pada kekuasaan.
Sejumlah politisi mengatakan tugas utama ke depan adalah mempercepat reformasi yang dipandu oleh Dana Moneter Internasioal (IMF) dan mengendalikan lebih dari US$50 miliar dalam bentuk utang publik di sebuah negara dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan yang stabilitasnya didukung oleh bantuan luar negeri donor Barat bernilai miliaran dolar.
Kelompok oposisi Ikhwanul Muslimin dan sekutu ideologis kelompok militan Palestina, Hamas, meraih kemenangan yang signifikan pada pemilu pada Selasa (10/9), yang terutama didorong karena kemarahan publik atas perang Israel di Gaza. Kelompok Islamis ini memenangkan 31 kursi, jumlah terbanyak sejak kehidupan parlementer dihidupkan kembali pada tahun 1989 setelah beberapa dekade darurat militer. Hal ini menjadikan mereka kelompok politik terbesar di parlemen.
Di sebuah negara di mana sentimen anti-Israel sangat tinggi, Ikhwanul Muslimin telah memimpin beberapa protes terbesar di wilayah itu untuk mendukung Hamas; yang menurut lawan-lawan politik mereka memungkinkan untuk meningkatkan popularitas mereka.
Sejumlah diplomat dan pejabat Yordania mengatakan meskipun komposisi baru parlemen yang beranggotakan 138 orang ini mempertahankan mayoritas pro-pemerintah, kelompok oposisi yang dipimpin oleh kelompok Islamis yang lebih vokal dapat menantang reformasi pasar bebas dan kebijakan luar negeri yang didukung oleh IMF.
Berdasarkan konstitusi Yordania, sebagian besar kekuasaan masih berada di tangan raja, yang berwenang menunjuk pemerintah dan dapat membubarkan parlemen. Majelis dapat memaksa kabinet untuk mengundurkan diri melalui mosi tidak percaya. [em/ab]
Forum