Ribuan orang Yaman berkumpul di ibukota Sana'a hari Minggu, untuk memprotes disahkannya undang-undang yang memberi Presiden Ali Abdullah Saleh kekebalan dari tuntutan hukum. Parlemen Yaman resmi mengesahkan undang-undang itu hari Sabtu (21/1).
Legislasi tersebut memberi Saleh kekebalan penuh dari prosekusi hukum dan peradilan bagi setiap tuduhan kriminal yang dilakukan selama 33 tahun masa kekuasaannya, sebagai imbalan atas pengunduran dirinya. Legislasi itu juga memberi imunitas sebagian yang kontroversial kepada para pembantu politiknya, meskipun amendemen pada menit-menit terakhir mengurangi cakupan amnesti.
Undang-undang baru itu merupakan bagian dari kesepakatan yang diperantarai negara-negara Arab tetangganya untuk mengakhiri pergolakan politik selama berbulan-bulan. Kesepakatan itu ditandatangani pada bulan November lalu.
Undang-undang itu memicu protes para aktivis prodemokrasi yang menggerakkan revolusi selama hampir setahun ini di Yaman. Mereka menyerukan agar presiden diadili karena melakukan penindakan disertai kekerasan terhadap protes-protes antipemerintah yang menewaskan ratusan orang.
Human Rights Watch juga mengritik pengesahan legislasi itu dengan menyatakan hal tersebut memberi pesan memalukan bahwa tidak ada konsekuensi bagi pembunuhan terhadap mereka yang menyatakan berbeda pendapat.
Berdasarkan kesepakatan, Saleh menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden Abed Rabbo Mansour Hadi. Hadi adalah calon bersama yang disepakati partai-partai besar dalam pemilihan presiden Februari mendatang.
