Parlemen Hungaria telah mengesahkan undang-undang yang memungkinkan penahanan semua pencari suaka di kamp-kamp perbatasan dan deportasi segera untuk setiap migran ilegal ke negara dari mana mereka masuk.
Badan pengungsi PBB, bersama dengan beberapa kelompok hak asasi manusia, mengatakan kebijakan itu bertentangan dengan hukum Uni Eropa dan internasional, seperti yang dilaporkan Henry Rigwell dari London.
Upacara wisuda diadakan Selasa (7/3) untuk 3.000 karyawan baru, yang disebut pemerintah para pemburu perbatasan. Bersenjatakan pistol dan semprotan cabai, mereka akan melakukan patroli perbatasan Hungaria bersama polisi dan tentara.
Perdana Menteri Viktor Orban menghadiri upacara tersebut dan mengatakan Hungaria "terkepung."
Orban mengatakan, "Migrasi adalah kuda kayu Trojan terorisme. Orang-orang yang datang ke negara kita tidak ingin hidup sesuai dengan budaya dan adat istiadat kita, tetapi menurut budaya mereka sendiri, dengan standar hidup Eropa."
Menggabungkan migrasi dengan terorisme benar-benar salah, kata Todor Gardos dari Amnesty International. "Ini justru yang dihindari banyak pengungsi dan pencari suaka, yaitu kekerasan dan ketidakamanan," jelasnya.
Berdasarkan undang-undang tersebut, Hungaria akan menahan semua pencari suaka di "tempat penampungan," sambil menunggu hasil permohonan mereka.
PBB mengatakan itu berarti semua pengungsi, termasuk anak-anak, akan ditampung di tempat yang dikelilingi oleh pagar kawat berduri.
Selain itu, polisi akan diizinkan untuk menahan migran yang telah menyeberang secara ilegal di mana saja di negara itu, dan segera mengirim mereka kembali melintasi perbatasan.
Sebelumnya, kebijakan ini hanya berlaku untuk migranyang ditahan dekat perbatasan. Todor Gardos dari Amnesty International mengatakan kebijakan itu adalah pelanggaran hukum Uni Eropa dan internasional yang menyolok.
"Kebijakan yang telah dipilih pihak berwenang Hungaria adalah menghindari pemeriksaan setiap permohonan secara layak, setiap migran luar biasa atau pencari suaka yang tiba ke Hungaria. Apa yang mereka lakukan malah meletakkan beban ini pada negara-negara lain. Jadi apa yang kita lihat adalah bahwa pembongkaran sistem suaka yang disengaja oleh pemerintah Hungaria yang buntutnya membuat ribuan orang terjebak di Serbia," jelasnya.
Ratusan migran yang terdampar di Serbia tinggal di bangunan-bangunan kosong atau bahkan dalam kemah di hutan. Banyak yang mengatakan mereka telah mengalami kekerasan di tangan polisi Hungaria, tuduhan yang telah disangkal pihak berwenang.
Sudah waktunya bagi Uni Eropa untuk mengambil tindakan, kata Christopher Stokes, direktur kelompok bantuan Doctors Without Borders.
"Kami ingin para pemimpin Eropa menempatkan masalah pelecehan yang terjadi di dalam perbatasan Eropa oleh polisi perbatasan Hungaria ini dalam agenda utama," komentarnya.
Hungaria mengatakan negara itu hanya mengamankan perbatasan eksternal Uni Eropa.
Pemerintah mengklaim mereka mendapat dukungan dari rakyat Hungaria - dan mengatakan ada "perubahan suasana hati di Eropa" mengenai migrasi menyusul terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS. [as/lt]
