Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Syamsuddin Haris di gedung LIPI Jakarta Jum'at (18/8) mengatakan bahwa permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk anggaran untuk tahun 2018 sebesar Rp 5,7 triliun, tidak patut secara moral. Apalagi menurutnya, sebagian anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan gedung baru, perpustakaan, dam apartemen untuk para wakil rakyat. Ia beralasan, belum ada alasan obyektif dan rasional untuk penambahan fasilitas bagi a ggota dewan.
“Pembangunan gedung dewan itu tidak patut secara moral. Sebab, kinerja dewan itu kan kita tau semua tidak optimal. Juga, komitmen DPR untuk penegakan Pemerintahan yang bersih juga rendah ya. Sebagaima kita lihat dalam usulan hak angket untuk KPK,” ujar Syamsuddin Haris.
Produktifitas DPR dalam menghasilkan undang-undang, lanjut Syamsuddin Haris, sangat rendah. Sehingga tidak patut jika mereka mengajukan anggaran yang sedemikian besar.
“Targetnya setahun itu 50 undang-undang, nah sampai bulan Agustus ini mungkin belum sampai 10% undang-undang yang bisa dihasilkan oleh DPR. Nah oleh sebab itu, usulan penambahan anggaran nuntuk pembangunan untuk fasilitas, itu tidak layak,” lanjut Syamsuddin Haris.
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Anton Sihombing kepada VOA menjelaskan pembangunan gedung baru DPR merupakan kebutuhan karena kondisi gedung DPR tidak cukup menampung 560 anggota plus staf dan tenaga ahli mereka. Anton menjelaskan bahwa nantinya, tiap ruangan kerja anggota DPR diisi oleh 8 orang yakni 1 orang anggota DPR, 2 staf khusus dan 5 staf ahli.
“Yang sedang kita bahas itu gedung ruang kerja anggota DPR Nusantara 1. Total anggaran yang dibutuhkan Rp 320,4 Milyar. Kapasitas ruangan waktu dibangun tahun 1993 dan selesai tahun 1997 itu hanya dibangun untuk kapasitas 800 orang,” ujar Anton Sihombing.
Anton menambahkan, dari hasil pemeriksaan, gedung nusantara 1 DPR sudah melebihi kapasitas.
“Seorang anggota DPR dengan 7 staf dan tenaga ahlinya, harus bekerja di ruangan dengan luas 28 meter. Dan kalau kita lihat itu over kapasitas. Sehingga anggota itu sudah tidak nyaman bekerja,” papar Anton Sihombing.
Politisi Partai Golkar itu menjelaskan selain membangun gedung baru, DPR juga mewacanakan untuk membangun alun-alun demokrasi, perpustakaan hingga museum parlemen.
Kalangan anggota dewan juga mewacanakan pembangunan hunian anggota DPR berupa Apartemen di kawasan bekas Taman Ria Senayan Jakarta. Wakil Ketua DPR Fadli Zon Kamis (10/8) menilai rencana itu baik, karena akan memperpendek jarak tempuh anggota saat menuju Gedung DPR RI. Senada dengannya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga membenarkan rencana membangun kawasan parlemen di bekas lahan Taman Ria Senayan. Ia mengatakan prioritas menata kawasan parlemen sudah dipidatokan dan dibicarakan dengan pemerintah. Termasuk soal renovasi gedung DPR dan pembangunan gedung baru.
Syamsuddin Haris menambahkan, di tengah situasi keuangan negara yang tidak memungkinkan dan ditambah fokus Pemerintah tercurah pada pembangunan infrastruktur., permintaan anggaran DPR sebesar Rp 5,7 triliun sulit disetujui Pemerintah. Haris menyarankan agar anggota dewan menggunakan fasilitas yang ada dan memadai. [aw/ab]
