Seorang pejabat tinggi dalam junta militer Thailand mengatakan pemilihan umum kemungkinan tidak akan diadakan sampai tahun 2016, yang menangguhkan lebih jauh transisi ke demokrasi yang dijanjikan militer.
Wakil Perdana Menteri Prawit Wongsuwan mengatakan kepada wartawan, Kamis (27/11), pemilu kemungkinan akan diadakan kira-kira awal 2016, segera setelah undang-undang dasar dirancang.
Prawit, yang juga menteri pertahanan, mengatakan satu penyebab penangguhan itu adalah adanya “unsur-unsur” yang tidak dijelaskan yang menentang kepemimpinan militer.
Militer mengambil-alih kekuasaan setelah Perdana Menteri Yingluck Shinawatra digulingkan oleh pengadilan setelah berbulan-bulan protes oposisi yang kadang-kadang dengan kekerasan.
Militer mengatakan bahwa pengambil-alihan kekuasaan oleh militer yang ke-12 dalam 80 tahun itu, dan undang-undang darurat yang menyusul, diperlukan untuk mencegah kerusuhan lebih jauh dan melaksanakan reformasi.
