Rusia dan China menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk melonggarkan sanksi-sanksi terhadap Korea Utara sebagai insentif atas usaha negara itu melakukan denuklirisasi. Sikap Moskow dan Beijing ini mengancam konsensus internasional mengenai sanksi terhadap Pyongyang, dan bertentangan dengan sikap Washington.
Sikap AS yang memberlakukan kebijakan tekanan maksimum, sebagaimana dijabarkan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, memungkinkan terwujudnya terobosan diplomatik dan pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un.
Sewaktu memimpin sebuah pertemuan Dewan Keamanan PBB, Kamis (27/9), Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan, ia berencana pergi ke Korea Utara bulan depan untuk mempersiapkan KTT kedua antara pemimpin tertinggi AS dan Korea Utara.
Ia mengatakan, kemajuan yang dicapai sejak sidang Majelis Umum PBB tahun lalu mengisyaratkan kemungkinan terciptanya era baru bagi Pyongyang.
“Saya ingin kembali menegaskan bahwa masa depan Korea Utara akan sangat cerah jika negara itu memenuhi komitmen untuk melakukan denuklirisasi sepenuhnya dan dapat diverifikasi. Ini akan menciptakan transformasi positif bagi hubungan AS-Korea Utara, kemakmuran besar bagi rakyat Korea Utara, dan perdamaian yang bertahan lama,” kata Mike Pompeo.
Pompeo mengatakan, terobosan-terobosan diplomatik dan KTT AS-Korea Utara bisa terwujud berkat tekanan internasional yang berupa sanksi-sanksi terhadap Korea Utara.
"Penegakan sanksi-sanksi Dewan Keamanan PBB harus berlanjut secara tegas dan pasti hingga kita bisa mewujudkan denuklirisasi sepenuhnya dan dapat diverifikasi. Para anggota dewan ini harus bisa menunjukkan sikap yang bisa diteladani dalam usaha tersebut, dan kita semua harus bisa mengandalkan satu sama lain,” kata Pompeo.
Namun Rusia dan China menegaskan bahwa mereka menginginkan pendekatan yang berbeda. Kedua negara mengatakan, kini saatnya mempertimbangkan pelonggaran sanksi-sanksi PBB untuk mendorong Korea Utara melakukan denuklirisasi.
Hingga saat ini, Dewan Keamanan bersatu dalam mengambil pendekatan terhadap Korea Utara, dengan memberlakukan sanksi-sanksi keras dan terarah untuk menghentikan aliran dana bagi program-program nuklir dan misil balistik Pyongyang.
Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha mengatakan, mereka sangat mendukung usaha untuk terus memberlakukan tekanan terhadap Pyongyang.
Menteri Kang mengatakan, “Bagi Korea Selatan, kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk memastikan bahwa sanksi-sanksi Dewan Keamanan terus diberlakukan, bahkan sewaktu kami terus berhubungan dengan Korea Utara untuk memfasilitasi kemajuan berarti menuju denuklirisasi sepenuhnya.”
Kang optimistis bahwa isu Korea Utara akan mengalami kemajuan. Sewaktu menghadiri sidang Majelis Umum PBB tahun lalu, di mana ia mengungkapkan keprihatinan negaranya mengenai uji-uji misil Korea Utara, ia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pembicaraan antar-Korea dan KTT antara presiden Amerika Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. [ab/lt]
