Presiden Joko Widodo secara mendadak menggelar rapat terbatas (ratas) terkait Papua usai kunjungan kerjanya dari Jawa Tengah. Ratas yang berlangsung Jumat malam (30/8) di Istana Merdeka di Jakarta itu, antara lain dihadiri oleh Menkopolhukam Wiranto, Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian, Penglima TNI Hadi Tjahyanto, Menlu Retno LP Marsudi dan lain-lain.
Seusai ratas yang berlangsung 90 menit itu, Menkopolhukam Wiranto mengatakan bahwa pihaknya mengetahui dalang dibalik situasi Papua yang memanas akhir-akhir ini. Ia pun meminta kepada pihak terkait untuk segera menghentikan aksi tersebut.
“Pada saat kami terima laporan dari Kapolri dan kaBIN, memang kerusuhan ini ada yang ngomporin dan provokasi. Ada yang sengaja untuk mendorong terjadi kekacauan. Dari laporan BIN dan Kapolri, kita tahu siapa yang mencoba mendapatkan keuntungan dari kerusuhan ini. Kami ingatkan siapapun dia, siapapun dia hentikan itu. Kita tahu. Itu hanya buat suasana tidak stabil.,” ungkap Wiranto.
Ketika ditanyakan lebih jauh, siapa sosok yang dimaksud, Wiranto enggan untuk membeberkannya. Ia hanya mengingatkan sekali lagi agar aksi provokasinya segera dihentikan karena hal tersebut telah mengganggu kepentingan dan keamanan nasional. Wiranto pun tidak mau menanggapi isu yang beredar bahwa ada pihak asing yang terlibat dibalik rusuhnya Papua dan Papua Barat.
Jokowi Ingatkan Aparat Untuk Tidak Bersikap Represif di Papua
Dalam ratas tersebut, Presiden Jokowi, kata Wiranto mengintruksikan beberapa hal, yaitu penegakan hukum secara tegas terhadap siapapun yang melanggar hukum dalam kejadian di Surabaya, Malang dan juga Papua. Selain itu, Jokowi juga ingin agar masyarakat tetap dilindungi agar tidak ada korban yang berjatuhan dalam aksi demo.
Dalam ratas tersebut, Jokowi juga mengingatkan kepada aparat keamanan jangan sampai melakukan tindakan represif. Wiranto mengatakan, Presiden berpesan agar aparat keamanan haruslah bertindak persuasif, kompromi dan edukatif guna melindungi masyarakat dan objek yang penting.
Presiden juga memerintahkan untuk segera memperbaiki bangunan dan instalasi yang rusak akibat demo agar tidak menganggu kelancaran aktivitas pemerintahan dan juga masyarakat.
Menkopolhukam Gelar Pertemuan dengan Sejumlah Tokoh Papua
Sebelumnya, pada sore hari Wiranto sudah menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh-tokoh masyarakat Papua. Dalam pertemuan yang berlangsung satu jam di kantor Kemenkopolhukam tersebut, Wiranto pun mendorong tokoh-tokoh Papua dan Papua Barat untuk menyerukan perdamaian terhadap masyarakat, dan senantiasa mendorong terjadinya dialog.
Menurutnya, demonstrasi yang anarkis tidak akan menyelesaikan masalah. Ia pun menekankan bahwa selama ini pemerintah sudah melakukan apa yang menjadi tuntutan masyarakat Papua dan Papua Barat yaitu menindak tegas pelaku diskriminasi dan rasisme yang terjadi di Surabaya, Malang, Papua dan Papua Barat. Selain itu selama pemerintahan periode pertama Presiden Jokowi, senantiasa untuk membangun Papua dan Papua Barat agar semakin maju dan sejahtera.
Demi keberlanjutan pembangunan Papua dan Papua Barat di masa depan, Wiranto menghimbau semua pihak untuk tetap tenang dan tidak bertindak anarkis, sehingga pembangunan pun bisa dipercepat.
“Kita telah lakukan berbagai upaya agar situasi yang panas berangsur angsur pulih. Tadi kita temui tokoh Papua baik tokoh nasional, tokoh pemuda, anggota DPR, DPD, kami bicara apa yang terjadi di sana. Kita tidak saling salah menyalahkan tapi kita bicara solusi dan pulihkan situasi sehingga dialog bisa dilakukan," tegasnya.
Menurut Wiranto, saat bertemu dengan para tokoh, banyak hal yang disampaikan masyarakat terkait situasi yang perlu diperbaiki.
"Tidak mungkin dialog saat masih rusuh. Maka rusuh tenang dulu, baru dialog. Dan dialog salah satu kesepakatan kita tidak bicara referendum, tidak bicara kemerdekaan. NKRI harga mati. Keputusan PBB bahwa Papua dan Papua Barat bagian NKRI,” imbuhnya.
Tokoh masyarakat senior Papua, Freddy Numberi, dalam konferensi pers tersebut juga mengimbau masyarakat Papua dan Papua Barat, khususnya kaum muda, agar tidak terprovokasi oleh oknum yang mau melihat pecahnya persatuan di Indonesia.
Ia yakin pemerintah sejauh ini sudah melakukan yang terbaik untuk tanah Papua, seperti pembangunan yang terus dilakukan. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat Papua senantiasa percaya kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini.
“Jadi saya pikir pada era Pak Jokowi ini, banyak sekali kemajuan yang dilakukan. Namun memang ada hal-hal kecil yang belum tersentuh dan itu kita akui. Sebagai pemerintah diakui akan terus bertahap untuk menyempurnakan. Memang jadi masalah mana kala, ada isu-isu yang tidak benar diangkat menjadi pemicu akhirnya situasi begitu tegang, dan ini kita sesalkan," kata Freddy.
Dalam kesempatan ini, Freddy mengimbau masyarakat Papua untuk tenang.
"Adik-adik saya di Tanah Papua kembalikan lah, kembali tenang, percayakan lah kepada pemerintah untuk dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik. Kita harapkan ke depan Papua akan lebih baik, tapi tidak bisa kita bangun dengan cara-cara seperti apa yang dilakukan sekarang ini,” ujar Freddy.
Sementara itu, tokoh pemuda yang berasal dari Nduga, Samuel Tabani, sempat mengkritik cara pemerintah menyelesaikan permasalahan di Papua dan Papua Barat. Berdasakan pengamatannya selama ini, untuk menyelesaikan masalah, masyarakat Papua dan Papua Barat harus melakukan aksi demonstrasi terlebih dahulu, baru pemerintah turun tangan. Ia berharap pemerintah memperbaiki cara tersebut sehingga kepercayaan masyarakat Papua kepada pemerintah semakin bertambah.
“Karena itu saya mohon kepada Bapak Presiden, kenapa proses pembiaran hukum tidak dilakukan secara baik dan benar khusus kemarin di Surabaya, kita harus demo baru ada proses hukum. Padahal rasisme ini terjadi sejak lama, itu menjadi amarah bagi orang Papua. Hal-hal ini yang negara harus hadir, sehingga orang Papua merasa bagian dari bangsa,” ungkap Samuel.
Meski begitu ia pun sepakat dalam pertemuan itu bahwa situasi harus tenang kembali, agar dialog bisa dilakukan dan ia yakin pemerintah pasti akan melakukan yang terbaik bagi Papua dan Papua Barat. [gi/em]
