Rencana pasangan capres dan cawapres nomor urut satu Jokowi-Ma’ruf untuk menerbitkan tiga kartu yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Sembako murah, dan Kartu Pra Kerja dinilai Cawapres Sandiaga Uno hanya akan merepotkan masyarakat, karena begitu banyak kartu. Di akhir debat Cawapres, yang berlangsung di Golden Balroom Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3) sambil mengambil dompet dari saku celananya, Sandi mengeluarkan KTP miliknya.
Sandi menjelaskan, bahwa seharusnya masyarakat cukup memegang satu kartu saja, yaitu KTP, untuk semua layanan pemerintah. Menurutnya, KTP elektronik yang ada pada saat ini sudah cukup canggih, sehingga pasti bisa mengakomodir berbagai layanan dalam satu kartu saja, seperti yang terjadi pada negara-negara maju di dunia. Selain itu, kata Sandi, anggaran negara tidak akan terbebani dengan menerbitkan banyak kartu.
“Mari kita ambil dompet kita masing-masing, dompet kita keluarkan, semuanya, keluarkan satu kartu yang sudah kita miliki yaitu kartu tanda penduduk, atau KTP, ini super canggih, sudah memiliki chip teknologi di dalamnya, revolusi industri 4.0 memudahkan dengan big data, dan single identification number, semua fasilitas layanan baik ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, semua rumah siap kerja, bisa diberikan, PKH, kita akan tambah menjadi PKH plus didalam program yang hanya membutuhkan KTP ini, ini menjadikan kartu kami,” ujar Sandi.
Dalam konferensi pers usai debat Cawapres, anggota BPN Prabowo-Sandi Ledia Hanafi Amaliah mengatakan sebenarnya konsep penggunaan KTP sebagai single identification number ini merupakan amanat UU dari sejak tahun 2004. Pihaknya juga optimis, gagasan ini akan dengan mudah bisa direalisasikan yaitu dengan melakukan konsolidasi data-data yang sudah ada didalam KTP elektronik itu sendiri.
“Jadi kita gak perlu punya KIS, KIP, gak perlu kartu-kartu lain, cukup dengan satu itu, karena updating datanya ada di situ dalam sistem kependudukan kita sebagai amanat UU, jadi kalau kita lihat, sebetulnya relatif lebih mudah jika tinggal mengkonsolidasi data-data yang sudah ada, kenyataannya, kartu yang sudah dibagikan, ada yang sudah terima kartu tapi tidak bisa dicairkan. Ada orang dalam satu keluarga kami pernah menemukan Ibu dalam dompetnya isinya ada 14 kartu, KIP, KIS, KKSK dan seterusnya, yang merupakan gabungan dari kartu yang sudah dibagikan pada satu keluarga,” jelas Ledia.
Dalam paparan visi dan misinya, Cawapres Ma’ruf Amin mengatakan bahwa jika dirinya dan Jokowi terpilih akan menerbitkan tiga kartu. Menurutnya, hal tersebut merupakan sebuah solusi atau jawaban atas permasalahan rakyat selama ini yaitu tentang akses pendidikan bagi orang miskin, harga sembako yang murah, dan untuk menekan jumlah pengangguran. Ma’ruf mengatakan misalnya dengan KIP Kuliah, para orang tua tidak perlu khawatir dengan masa depan anak-anaknya, karena dipastikan negara menjamin agar anak-anak miskin tersebut mendapatkan beasiswa sampai ke tingkat kuliah.
“Kami akan mengeluarkan tiga kartu, kartu KIP kuliah, kartu sembako murah, kartu pra kerja, untuk apa kartu-kartu ini? Supaya anak miskin bisa kuliah, supaya ibu-ibu bisa berbelanja dengan murah, supaya mudah untuk mendapatkan kerja, kenapa? Karena pemerintah telah menyediakan tempat latihan, dan tempat khusus secara gratis,” papar Ma’ruf.
Sementara, TKN Jokowi-Ma’ruf Roesan Roeslani menekankan bahwa penerbitan kartu ini tidak akan membebani anggaran negara. Ia mencontohkan, misalnya peneribitan Kartu Pra Kerja akan melibatkan pihak swasta dalam hal melakukan pelatihan, sehingga di sini semua pihak berpartisipasi dalam membangun kualitas SDM Indonesia. Lebih lanjut, Roesan mengatakan negara pun akan memberikan insentif kepada pihak swasta yang mau bergabung melakukan pelatihan ini, jadi dia pun optimis bahwa progam ini akan berhasil kedepannya.
“Di kartu pra kerja ini akan dikerjasamakan dengan swasta, jadi tidak semata-mata dengan pemerintah, ini melalui program vocational traning and education, dan sebetulnya sudah digodok dalam Kemenkeu, untuk menarik para pengusaha untuk berkecimpung adalah super insentif, yaitu 200 persen untuk perusahaan yang ikut dalam program vokasi training and education ini, dan juga 300 persen insentif pajak dalam perusahaan yang ikut program research and development, ini sedang dikaji dan hampir final dan ini sudah ada dalam Kemenkeu didalam BKF, ekonomi selalu berkembang, sekarang kita negara disebut one triliun dollar economy, jadi tentunya dengan makin besarnya perekonomian kita, budgetnya otomatis akan makin besar, oleh sebab itu pemerintah tidak mungkin membuat suatu program tanpa ada anggarannya, dan dalam hal ini kita sampaikan bagaimana kerjasamanya dengan pihak swasta dalam hal pra kerja,” jelas Roesan. (gi/em)
