Dewan Keamanan PBB, Senin ini (19/12) dijadwalkan mengadakan pemungutan suara terkait resolusi mengenai pengiriman pejabat-pejabat PBB untuk memantau evakuasi tersebut.
Para aktivis dan pejabat setempat menyatakan, sekitar 20 bus penuh pengungsi berangkat dari bagian timur Aleppo ke daerah-daerah yang dikuasai pemberontak sebagai bagian dari kegiatan yang dimulai pekan lalu.
Namun ribuan orang masih berada di Aleppo Timur, yang dikuasai pemberontak pada tahun 2012. Kelompok pemberontak sendiri telah kehilangan hampir semua teritori mereka dalam ofensif yang dilakukan pasukan pemerintah.
Sebagai imbalan bagi evakuasi Aleppo itu, pemerintah meminta ribuan warga sipil yang sakit dan cedera agar diizinkan meninggalkan Foua dan Kefraya di Idlib, provinsi di bagian barat laut yang dikuasai pemberontak.
Organisasi Syrian Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris menyatakan 10 bus berisi pengungsi telah meninggalkan desa-desa itu pada hari Senin.
Sebagian warga Suriah yang meninggalkan Aleppo dalam beberapa hari belakangan ini telah tiba di Turki pada hari Minggu. Sebagian lainnya dibawa ke Idlib. Mereka berangkat sebelum evakuasi sempat ditangguhkan hari Minggu, di tengah-tengah perselisihan pendapat di kalangan kelompok pemberontak mengenai cara pelaksanaannya. Sementara itu, kekerasan terus berlangsung di daerah-daerah kantong yang masih dikuasai pemberontak di bagian timur Aleppo.
Seorang pengungsi mengatakan, "Ada perang di sana. Mereka mengebom penduduk di sana.”
Seorang pengungsi lainnya mengatakan, "Ada pengeboman-pengeboman, serangan-serangan udara di Aleppo. Banyak orang telah pergi ke Idlib. Sulit sekali.”
Turki membangun sebuah kamp pengungsi sementara di dekat perbatasan dengan Suriah bagi sekitar 1.000 pengungsi yang malang, seperti yang terluka dan keluarga mereka, orang-orang lanjut usia dan penyandang cacat.
Sementara itu, militan membakar sedikitnya lima bus yang ditetapkan untuk mengevakuasi orang-orang yang cedera dan sakit dari dua desa di kawasan Idlib. Insiden itu menghentikan evakuasi dan membuat banyak warga sipil telantar di berbagai tempat di sepanjang rute evakuasi tanpa memiliki akses ke makanan atau tempat berlindung. Bus-bus kosong menunggu di luar desa-desa yang terkepung hingga pemerintah dan oposisi merundingkan kesepakatan evakuasi baru.
Para demonstran di banyak negara telah mengutuk kekejaman yang dilakukan terhadap warga sipil di Suriah. Hari Minggu, protes berlangsung di depan Kedutaan Besar Rusia di ibukota Yordania, Amman.
Marina Abatha, demonstran di Amman mengatakan, "Kami hanya ingin mengatakan ‘tidak’ terhadap ketidakadilan, terhadap pembunuhan seluruh anak-anak dan seluruh orang di Suriah, yang terjadi di sana itu di luar …. Itu adalah pembantaian, pembunuhan massal. Dan kami berada di sini untuk menyatakan ‘tidak’, untuk memprotes ketidakadilan yang terjadi di sana.”
Setelah berjam-jam melakukan pertimbangan, hari Minggu (18/12), Perancis dan Rusia mengajukan sebuah naskah resolusi kompromi mengenai pengiriman pemantau-pemantau PBB ke daerah-daerah yang terkepung untuk mengawasi perlakuan terhadap warga sipil dan mengamankan akses bantuan bagi warga sipil yang terkepung.
Rusia telah memveto enam resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Suriah sejak konflik itu dimulai pada tahun 2011. [uh/ab]
