Pihak berwenang di sebuah kota di India utara memberlakukan jam malam tanpa batas waktu dan memerintahkan polisi untuk menembak pelanggar setelah bentrokan terkait pembangunan pesantren dan masjid menyebabkan sedikitnya lima orang tewas dan lebih dari 150 orang terluka, kata para pejabat, Jumat (9/2).
Kekerasan pada hari Kamis juga menyebabkan pihak berwenang memblokir layanan internet dan menutup sekolah-sekolah di Haldwani, kata kepala pejabat pemerintah negara bagian Uttarakhand Radha Raturi.
Situasi dapat dikendalikan setelah hampir 4.000 polisi dikerahkan ke daerah tersebut, kata polisi bernama A.P. Anshuman. Dia mengatakan polisi diperintahkan untuk menembak pengunjuk rasa yang melanggar jam malam.
Pada hari Kamis, ribuan pengunjuk rasa mencoba menghalangi para petugas pemerintah dan polisi yang datang untuk menghancurkan pesantren dan masjid tersebut menyusul perintah pengadilan bahwa bangunan tersebut dibangun di atas tanah pemerintah tanpa izin setempat, kata Anshuman.
Ketika kekerasan meningkat, polisi menembakkan peluru tajam dan gas air mata untuk membubarkan para pengunjuk rasa yang menggunakan bom bensin dan batu untuk menyerang kantor polisi dan membakar beberapa kendaraan, kata Anshuman.
Kepala polisi negara bagian Uttarakhand, Abhinav Kumar, mengatakan lima orang tewas dalam kekerasan tersebut. Dia tidak memberikan rincian, tetapi mengatakan tidak ada kekerasan baru yang dilaporkan pada hari Jumat.
Seorang pejabat pemerintah bernama Vandana Singh Chauhan mengatakan, lebih dari 150 polisi terluka dan beberapa orang dirawat di rumah sakit.
Anshuman tidak mengatakan apakah tembakan polisi membunuh para pengunjuk rasa. Dia juga tidak mengungkapkan agama para korban.
Haldwani terletak sekitar 270 kilometer arah timur laut dari New Delhi.
Kelompok-kelompok Muslim dan organisasi-organisasi HAM pernah menuduh pemerintah nasionalis Hindu India menghancurkan rumah-rumah dan tempat usaha mereka pada masa lalu. Pihak berwenang membela tindakan mereka, dengan mengatakan bahwa mereka hanya menarget bangunan-bangunan ilegal
Dalam sebuah laporan yang dirilis minggu ini, Amnesty International mengutuk aksi pihak berwenang yang menggunakan bulldozer untuk menghancurkan rumah, tempat usaha dan tempat ibadah umat Islam, yang menurut mereka sering dilakukan dengan kedok perambahan ilegal dan tanpa pemberitahuan yang memadai.
“Penghancuran properti Muslim secara tidak sah oleh pihak berwenang India, yang disebut-sebut sebagai ‘keadilan buldozer’ oleh para pemimpin politik dan media, adalah tindakan yang kejam dan mengerikan. Pengusiran dan perampasan seperti itu sangat tidak adil, melanggar hukum dan diskriminatif,” kata Agnes Callamard, sekretaris jenderal kelompok HAM tersebut.
Para peneliti Amnesty International menemukan bahwa antara bulan April dan Juni 2022, pihak berwenang di lima negara bagian di India menggunakan pembongkaran sebagai hukuman atas insiden kekerasan atau protes komunal, dan mendokumentasikan setidaknya 128 pembongkaran selama periode tersebut.
Para kritikus dan oposan telah lama menuduh Perdana Menteri Narendra Modi mengabaikan hal tersebut dan terkadang membiarkan ujaran kebencian terhadap umat Islam, yang merupakan 14% dari 1,4 miliar penduduk India, menyebar tak terkendali.
Partai Bhartiya Janata, partainya Modi, membantah tuduhan tersebut. [ab/lt]
Forum