Amerika Serikat mungkin akan memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian Paris mengenai perubahan iklim, meskipun Presiden Donald Trump telah mengatakan ia akan menarik keluar Amerika dari perjanjian tersebut.
Sekjen PBB Antonio Guterres, Kamis (29/3) mengatakan di PBB bahwa karena aksi para pengusaha dan pihak berwenang lokal, Amerika “kemungkinan akan dapat memenuhi komitmen-komitmen sebagai negara yang dibuat di Paris.” Guterres sebelumnya menyatakan di seluruh dunia, peran pemerintah semakin kurang relevan, sebaliknya dengan peran ekonomi dan masyarakat.
Pada tahun 2015, semasa pemerintahan presiden Obama, Amerika termasuk di antara hampir 200 negara yang menandatangani suatu kesepakatan dengan tekad akan mengendalikan emisi karbodioksida dan gas-gas rumah kaca lainnya, serta membatasi kenaikan suhu kurang dari dua derajat Celsius di atas suhu pada masa pra-industri. Kesepakatan tersebut dikenal sebagai Perjanjian Paris.
Trump menyebut perjanjian itu sebagai kesepakatan yang buruk bagi Amerika. Akan tetapi berdasarkan Perjanjian Paris, Amerika tidak dapat resmi keluar dari perjanjian itu hingga tahun 2020.
Guterres mengatakan, meskipun Amerika benar-benar memenuhi sasaran-sasaran iklimnya, perubahan iklim masih tetap menjadi “ancaman paling sistemis terhadap umat manusia” karena tahun 2017 penuh dengan kekacauan iklim dan tahun 2018 tampaknya akan seperti itu juga.
Guterres menyatakan ia mulai bertanya-tanya berapa alarm peringatan lagi harus berbunyi sebelum dunia bangkit menghadapi tantangan iklim.
PBB akan mengadakan KTT iklim tahun depan di New York untuk memperkuat tekad negara-negara dalam memenuhi sasaran emisi berdasarkan Perjanjian Paris.
Perubahan iklim masih berlangsung lebih cepat daripada tindakan manusia, kata Guterres. Para ilmuwan kini khawatir apabila tidak ada tindakan yang dipercepat sebelum tahun 2020, sasaran Paris mungkin tidak akan dapat dicapai, lanjutnya. [uh]
