Sekretaris Jenderal PBB mendesak Birma agar meningkatkan taraf hidup rakyatnya dan menjamin pemilu mendatang akan bersifat inklusif dan transparan.
Ban Ki-moon membahas situasi politik negara itu hari Kamis dengan wakil-wakil dari 15 negara yang bersatu dalam sebuah kelompok khusus peduli Burma.
Ban mengatakan pemerintah militer Birma harus menciptakan kondisi yang memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi secara bebas dalam pemilu. Hal itu mencakup pembebasan semua tahanan politik, termasuk pemimpin demokrasi Aung San Suu Kyi.
PBB memperkirakan Birma menahan lebih dari 2100 tahanan politik. Undang-undang baru yang mengatur pemilu negara itu pada dasarnya akan melarang para tahanan berpartisipasi dalam pemungutan suara.
Ban juga menyatakan kecewa dengan proses rekonsiliasi nasional oleh pemerintah Birma yang menurutnya belum menghasilkan kemajuan yang diharapkan PBB.
