Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mengatakan hari Senin (5/2), kesepakatan dunia untuk pembentukan sebuah negara Palestina di samping Israel “mungkin sedang terkikis”, ketika situasi kemanusiaan dan ekonomi di Gaza memburuk dan mungkin membuat daerah kantong Palestina itu "tidak dapat dihuni menjelang tahun 2020."
Guterres mengecam Israel karena pembangunan dan peluasan pemukiman di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, dengan mengatakan, pemukiman itu ilegal berdasarkan keputusan PBB, dan hukum internasional.
"Ini adalah hambatan utama bagi perdamaian dan harus dihentikan," katanya kepada Komite PBB untuk Hak-hak Rakyat Palestina yang Tidak dapat dicabut dan menambahkan bahwa "kekerasan dan hasutan terus memicu iklim ketakutan dan ketidakpercayaan."
Sekjen PBB mengulangi lagi sikapnya, bahwa baik Israel maupun Palestina akhirnya dapat mengklaim Yerusalem sebagai ibukota mereka masing-masing, namun tidak berkomentar mengenai niat Presiden AS, Donald Trump untuk memindahkan kedutaan AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem menjelang akhir tahun 2019.
Sementara itu, Guterres mengatakan bahwa kehidupan di Gaza menjadi sangat berat.
Pada tahun 2016, Amerika menyumbang $355 juta kepada Badan PBB untuk Pemulihan Pengungsi Palestina atau UNRWA.
Namun tahun ini, AS sangat mengurangi bantuannya, dan hanya mengumumkan bantuan sebesar $ 60 juta. Trump mengumumkan pemotongan anggaran UNRWA itu setelah Majelis Umum PBB dengan suara keras mengutuk keputusannya untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. [ps/ii]
